SIDIKJARI- Defisitnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2023 kurang lebih senilai Rp 100 miliar membuat pemerintah daerah yang di pimpin oleh Pj Bupati Benni Irwan memiliki beban berat di akhir tahun, dalam melaksanakan berbagai kegiatan terutama terhadap penyelesaian pembayaran pada proyek dan sektor strategis.
Diketahui akibat dari ketidakseimbangan penggunaan keuangan daerah, banyak OPD mengalami hambatan sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan publik, tentang bagaimana pengelolaan keuangan daerah itu di laksanakan.
Beberapa rekanan pada proyek infrastruktur hingga memasuki akhir tahun 2023 juga mengalami hal yang sama, akibatnya para kontraktor merasa di rugikan akibat ketiadaan kas daerah untuk membayar hasil pengerjaan mereka.
Ketua DPC Pospera Purwakarta, Sutisna Sonjaya, meminta kepada pemerintah daerah agar segera melakukan perbaikan di sektor pengelolaan keuangan daerah karena jika hal ini terus menerus di dibiarkan akan berakibat fatal pada tata laksana pemerintahan berikutnya.
“Dengan kondisi keuangan yang defisit hari ini pemerintah tidak punya pilihan selain segera melakukan rasionalisasi jika memang kita ingin pemerintahan ini kembali pulih,"ungkapnya, Selasa,(2/1/2024).
Tidak sehatnya keuangan APBD hari ini, diakibatkan karena adanya berbagai kepentingan di pemerintahan itu sendiri.
Sehingga tugas Pj. Bupati Purwakarta harus bekerja ekstra keras untuk memulihkan kondisi keuangan pemerintahan daerah.
Ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah sendiri, agar segera memberikan atensi serius terhadap defisitnya anggaran APBD Purwakarta, untuk segera dilakukan penyehatan jika kita tidak ingin terus menerus dalam kondisi seperti ini dari tahun ke tahun.
"Pj Bupati segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait kondisi keuangan daerah hari ini, dengan begitu masyarakat tidak terus menjadi korban akibat buruknya kondisi keuangan daerah hari ini,"pungkasnya.
"
Komentar0