SIDIKJARI- Peningkatan jaringan irigasi kembali digadang-gadang sebagai bukti keberpihakan pada petani. Narasi klasik yang selalu terdengar manis: air lancar, sawah subur, panen melimpah.
Namun ketika pembangunan tembok penahan tanah (TPT) pasangan bronjong kawat menelan anggaran hingga Rp6 miliar untuk tiga kegiatan serupa, di kecamatan Kiarapedes, Sukatani dan Pondoksalam.
Publik mulai bertanya dengan nada yang tak lagi pelan, yang sebenarnya diperkuat itu saluran airnya, atau justru jaringan kepentingannya?
Siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari proyek ini, Masyarakat, atau justru birokrat?
Sorotan kini mengarah ke Bidang Sumber Daya Air (SDA) di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta sebagai leading sector proyek.
Sebab dari hamparan lapangan hingga lembaran dokumen, jarak antara angka di atas kertas dan fisik di lapangan terasa makin sulit dijelaskan dengan logika sehat.
Bronjong kawat sejatinya bukan teknologi baru. Ia sederhana: anyaman kawat diisi batu, disusun menahan tanah agar tak longsor. Fungsional, efektif, dan harusnya proporsional secara biaya.
Tapi ketika nilainya menembus miliaran rupiah hanya untuk tiga titik pekerjaan, publik wajar mengernyitkan dahi.
Apakah harga batu naik setinggi langit? Atau kawatnya dirajut dari benang emas?
Di tengah kondisi petani yang masih berjibaku dengan pupuk mahal dan hasil panen fluktuatif, angka Rp6 miliar bukan sekadar nominal. Itu simbol prioritas. Dan simbol itu kini dipertanyakan.
Setiap proyek selalu dibungkus kata “peningkatan.” Peningkatan kualitas, peningkatan layanan, peningkatan manfaat.
Jika semuanya wajar dan sesuai spesifikasi, mestinya tak ada yang perlu ditutup-tutupi. Justru keterbukaan akan menjadi tameng terbaik.
Sebagai penanggung jawab teknis, Bidang SDA di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta tentu memahami detail perencanaan hingga pelaksanaan.
Publik hanya meminta satu hal sederhana: penjelasan yang rasional.
Karena dalam logika publik, semakin besar anggaran, semakin besar pula kewajiban akuntabilitas. Jangan sampai proyek yang katanya demi irigasi justru mengalirkan kecurigaan.
Pembangunan infrastruktur air memang vital. Tak ada yang menolak. Petani butuh saluran kuat dan aman.
Jika Rp6 miliar benar-benar menghasilkan kualitas yang setara, maka tampilkan datanya. Jika ada efisiensi, buka rinciannya.
Karena ketika angka membengkak dan hasil terlihat biasa saja, pertanyaan akan tumbuh lebih cepat daripada padi di musim hujan.
Dan di titik itulah, publik tak lagi sekadar melihat bronjong menahan tanah
melainkan mencoba menahan rasa curiga yang terus menguat.
Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari DPUTR Kabupaten Purwakarta.
Komentar0