Kegiatan tersebut dihadiri oleh Saifullah Yusuf, perwakilan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia yang diwakili Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI), Kepala Badan Pusat Statistik serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran melalui penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Dalam sistem DTSEN, akurasi penerima bantuan diperkuat melalui metode pemeringkatan desil (1–10) yang mengategorikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara sistematis.
Standarisasi tersebut menjadi acuan objektif bagi pemerintah dalam menentukan prioritas penerima bantuan agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Om Zein menyampaikan ucapan selamat datang kepada Menteri Sosial, perwakilan Menteri Desa dan PDT, Kepala BPS serta Sekda Provinsi Jawa Barat. Ia menekankan bahwa pembangunan yang tepat sasaran hanya dapat terwujud apabila didukung oleh data yang akurat dan mutakhir.
Menurutnya, kehadiran DTSEN merupakan langkah penting untuk memastikan berbagai program bantuan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Pembangunan yang tepat sasaran hanya bisa lahir dari data yang akurat. DTSEN menjadi langkah strategis agar bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Om Zein,Sabtu, (14/3/2026).
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam memperkuat pengelolaan data sosial ekonomi dengan melibatkan perangkat desa serta pilar-pilar sosial sebagai ujung tombak proses validasi di lapangan.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dinilai serius dalam mendukung implementasi DTSEN.
Ia bahkan mendorong Purwakarta untuk menjadi daerah pelopor dalam mengintegrasikan berbagai program pemerintah berbasis data tunggal tersebut.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan risiko kekeliruan data dapat diminimalisir.
Dengan demikian, seluruh program bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran serta mampu menekan kesenjangan sosial dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.
Komentar0