Menurut Pospera, anggaran yang nilainya disebut mencapai belasan hingga puluhan miliar rupiah per tahun itu dialokasikan untuk kepentingan rakyat, khususnya para petani di wilayah Kabupaten Purwakarta. Dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBN.
Namun yang menjadi perhatian publik, metode penentuan penyedia pekerjaan disebut tidak pernah melalui mekanisme tender terbuka.
Berdasarkan data tahun 2024 dan 2025, bidang tersebut lebih sering menggunakan sistem E-Purchasing atau pengadaan langsung.
Ketua Pospera Purwakarta,Sutisna Sonjaya, menilai pola tersebut patut dipertanyakan, terutama untuk pekerjaan fisik bernilai besar.
“Bayangkan, kontraktor yang mengerjakan pekerjaan di bidang SDA dimungkinkan ditentukan oleh telunjuk kepala bidangnya. Ngeri memang,” ujarnya.
Ia menilai, besarnya anggaran yang digelontorkan seharusnya dibarengi dengan mekanisme pengadaan yang transparan dan kompetitif.
Tanpa proses tender terbuka, dikhawatirkan tidak ada kompetisi harga maupun jaminan kualitas pekerjaan.
Menurutnya, sistem E-Purchasing umumnya digunakan untuk pengadaan barang atau jasa yang spesifikasinya sudah baku dan tersedia dalam e-katalog.
Sementara untuk proyek konstruksi yang kompleks dan bernilai besar, sistem lelang dinilai lebih tepat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
“Betapa riskannya anggaran yang digelontorkan untuk kepentingan rakyat itu jika tidak sejalan dengan tujuan awalnya. Bisa jadi uang rakyat dihamburkan sia-sia tanpa jaminan kualitas,” tegasnya.
Ia juga menyindir penggunaan sistem tersebut.
“Mungkin lebih cocok pakai E-Purchase biar bisa milih sendiri penyedianya, tapi dilindungi secara aturan juga,” ungkapnya.
Hingga berita ini diterbitkan,Kepala Bidang SDA Dinas PUTR Kabupaten Purwakarta tetap bungkam enggan ditemui
Komentar0