SIDIKJARI – Di negeri yang penuh kejutan anggaran, masyarakat kembali dibuat mengernyitkan dahi. Kali ini perhatian tertuju pada anggaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat yang nilainya mencapai sekitar Rp1,4 miliar.
Angka tersebut tentu bukan nominal recehan. Kalau uang Rp1,4 miliar ditumpuk dalam pecahan seratus ribu, mungkin tingginya sudah cukup untuk membuat warga bertanya, “Ini sebenarnya untuk pelayanan umum atau pelayanan super premium?”
Publik tentu tidak anti terhadap anggaran. Justru masyarakat memahami bahwa pelayanan pemerintahan membutuhkan biaya operasional.
Namun yang sering menjadi persoalan adalah ketika nama kegiatan terdengar sangat umum, sementara nilai anggarannya terdengar sangat khusus.
"Jasa Pelayanan Umum" adalah istilah yang begitu luas. Luasnya hampir seperti jawaban pejabat saat ditanya soal detail program: terdengar meyakinkan, tetapi sering membuat masyarakat harus menebak-nebak isinya.
Warga pun mulai berimajinasi. Apakah pelayanan yang dimaksud sudah menggunakan teknologi masa depan? Atau mungkin setiap surat yang diproses diiringi musik orkestra agar masyarakat merasa lebih nyaman?
Anggaran Rp1,4 miliar itu digunakan untuk apa saja, siapa penerimanya, bagaimana mekanismenya, dan apa indikator keberhasilannya?**
Karena dalam pengelolaan anggaran publik, yang dibutuhkan bukan hanya angka besar, tetapi juga penjelasan yang mudah dipahami masyarakat.
Di era keterbukaan informasi saat ini, publik tidak cukup hanya diberi judul kegiatan. Masyarakat ingin mengetahui manfaat nyata yang dirasakan.
Sebab ukuran keberhasilan bukan terletak pada besarnya anggaran yang terserap, melainkan pada kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh guru, siswa, dan masyarakat.
Jika memang anggaran tersebut telah direncanakan sesuai aturan dan kebutuhan, maka transparansi adalah cara paling sederhana untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul.
Karena pada akhirnya, yang membuat publik curiga bukan selalu besarnya angka, melainkan ketika angka besar datang tanpa penjelasan yang sama besarnya.
Dan seperti biasa, ketika penjelasan belum datang, warung kopi akan lebih dulu bekerja. Di sana, Rp1,4 miliar bisa berubah menjadi bahan diskusi, teori, bahkan komedi.
Sayangnya, anggaran publik seharusnya tidak perlu dijelaskan lewat tebakan warga, melainkan melalui keterbukaan informasi yang terang benderang.
Penulis: Panuntun Catur Supangkat
Sekretaris DPC Pospera Purwakarta
Komentar0