Sekda Purwakarta Ikuti Rapat Banggar DPRD Bahas LHP Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Tahun 2025

SIDIKJARI – Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Ir. Sri Jaya Midan, M.P., mengikuti Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purwakarta dalam rangka pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025. 

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Purwakarta, Selasa, (23/6/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta dan dihadiri oleh anggota Badan Anggaran DPRD serta perangkat daerah terkait yang memiliki keterkaitan dengan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan.

Pembahasan LHP ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Sri Jaya Midan, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan yang telah disampaikan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Temuan-temuan yang disampaikan dalam hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kami. Pemerintah Kabupaten Purwakarta berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekda menegaskan bahwa tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan dan target waktu yang telah ditetapkan.

Melalui rapat Banggar DPRD ini, diharapkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dapat dilaksanakan secara tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku. 

Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengendalian intern dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.