SIDIKJARI – Di warung kopi, obrolan sering kali lebih jujur daripada ruang rapat. Di sana, warga membicarakan , pelayanan publik yang lambat,antrean panjang hingga pejabat yang lebih sibuk membangun citra daripada menyelesaikan persoalan.
Yang menarik, belakangan muncul kebiasaan baru. Setiap ada kritik, bukannya dijawab dengan data atau perbaikan, malah buru-buru diberi cap sebagai "pesanan".
Seolah-olah masyarakat tak mungkin berpikir sendiri, tak mungkin kecewa sendiri, dan tak mungkin bersuara tanpa ada yang menyuruh.
Padahal, kritik lahir karena ada persoalan. Antrean panjang bukan pesanan. Pelayanan yang membuat warga bolak-balik mengurus berkas juga bukan pesanan. Semua itu adalah kenyataan yang dirasakan masyarakat setiap hari.
Lucunya, Ada pejabat dengan jabatan Wadirum RSUD yang begitu sibuk mencari dalang di balik kritik, sampai lupa dirinya adalah pemeran utama yang sedang dinilai publik.
Energinya habis untuk menebak "siapa di belakangnya", bukan bertanya, "apa yang harus saya benahi?".
Kalau semua kritik dianggap pesanan, lalu bagaimana dengan pujian? Apakah itu juga pesanan? Atau hanya kritik saja yang dianggap tidak murni, sementara tepuk tangan selalu diyakini tulus?
Seorang pengunjung warung kopi berkelakar, "Kalau genteng rumah bocor lalu saya protes ke tukang, apa saya juga dibilang pesanan tetangga?"
Tawa pun pecah. Namun di balik candaan itu ada sindiran yang tajam. Demokrasi justru sehat ketika masyarakat berani mengoreksi pejabat atau penguasa. Yang tidak sehat adalah ketika kritik dianggap ancaman, bukan masukan.
Pejabat seharusnya sadar, jabatan memang membawa kehormatan, tetapi juga mengundang pengawasan.
Semakin tinggi kursi yang diduduki, semakin besar pula sorotan publik. Itu bukan kebencian, melainkan konsekuensi dari amanah.
Warung kopi akhirnya menutup obrolan pagi itu dengan satu kalimat sederhana, "Kalau memang kerjanya sudah benar, kritik dijawab dengan bukti.
Tapi kalau yang dicari terus siapa pemesannya, jangan-jangan yang habis bukan kritiknya, melainkan kepercayaan rakyat."
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak butuh pejabat yang pandai beralasan. Masyarakat hanya ingin melihat pejabat yang mampu bekerja, mendengar, dan memperbaiki.(Red)
Komentar0