• Kamis, 1 Desember 2022

Agus Yasin: Dua diantara Lima BK DPRD Purwakarta Termasuk Pemboikot Rapat Paripurna

- Kamis, 29 September 2022 | 10:21 WIB
Gedung DPRD Purwakarta
Gedung DPRD Purwakarta

SIDIK JARI- Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Purwakarta mandul. Karena di dalam Alat Kelengkapan Dewan tersebut dua orang yang ikut terlibat dalam kejahatan ketatanegaraan melalui pemboikotan Rapat Paripurna Tk. II DPRD Kabupaten Purwakarta pada tanggal 12 dan 14 September 2022 lalu.

Baca Juga: Berkas Kasus Ferdy Sambo Sudah Diterima, Jaksa Agung Ungkap Perkara Biasa: cuma bedanya pelakunya


Menyangkut pengambilan keputusan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta TA. 2021 dan Raperda tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Perumahan dan Pemukiman, dengan tidak dapatnya diambil keputusan, karena kehadiran Anggota DPRD pada Rapat Paripurna tersebut tidak kourum akibat adanya penghiatanan anggota DPRD Purwakarta

Baca Juga: Kasus Ferdy Sambo Terus Bergulir, Mahfud MD Berika Apresiasi untuk Polri dan Kejagung, Ingatkan 2 Hal Penting


"Perlu dipahami BK sebagai Alat Kelengkapan DPRD memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi aktif dan fungsi pasif. Fungsi aktif BK yaitu mengrvaluasi Anggota DPRD dalam rapat-rapat, mengawasi produk hukum yang dihasilkan DPRD, dan meninjau intensitas rapat yang dilakukan oleh DPRD. Sedangkan fungsi pasif BK yaitu tindakan terhadap pengaduan yang masuk." Kata Pengamat Kebijakan Publik, Agus M Yasin,Kamis 29 September 2022.

Baca Juga: Heboh Beredar Kartu Mainan Anak Berisi Barcode ke Situs Judi Online,Polisi : Diduga diimpor dari China

Implementasi fungsi BK dalam penegakan kode etik sangatlah penting guna menjaga etika dan moral Anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Terkait dengan tanggung jawabnya, BK bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan kontrol internal terhadap DPRD.

Baca Juga: Barcode Judi Online Beredar dimainan Kartu Anak, Polisi : Penjual sudah diperiksa

Menurut Agus M Yasin, Kembali pada inti permasalahan ketidak bergunaan BK DPRD Kabupaten Purwakarta yang nampaknya tidak bisa melakukan tindakan terhadap pelanggaran kode etik DPRD itu.

Baca Juga: Norman Dilantik Jadi Sekda, Bupati Purwakarta: ada orang menganggap representatif,mereka tidak mengerti

Halaman:

Editor: Aris Suandi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Rereongan, ASN Purwakarta Bantu Korban Gempa Cianjur

Sabtu, 26 November 2022 | 20:36 WIB

Bupati Purwakarta Lepas Bantuan Korban Gempa Cianjur

Sabtu, 26 November 2022 | 11:30 WIB

Korban Tertimbun Longsor di Cianjur Jawa Barat

Jumat, 25 November 2022 | 05:21 WIB
X