APH Harus Menyelidiki Temuan Hutang pada Realisasi Anggaran 2017 di Purwakarta

- Jumat, 25 November 2022 | 16:40 WIB
Ilustrasi DBH
Ilustrasi DBH

SIDIK JARI- Menyikapi terkuaknya hutang belum terbayarkan oleh Pemda Purwakarta pada tahun 2017. Antara lain belum cairnya DBHP untuk Desa - desa, yang diperkirakan kurang lebih sekitar Rp. 28 M (belum terhitung yang satu tahunnya lagi).

Lantas tunggakan gaji honorer GTT sekitar Rp. 3,3 M serta belum terbayarkannya 2 bulan Siltap untuk Perangkat Desa sekitar Rp. 17, 6 M.

Demikian halnya dikatakan Pengamat Kebijakan Publik, Agus Yasin,Jumat,25 November 2022.

Baca Juga: Bupati Harapkan Guru bisa Tingkatkan Kompetensi pada Era Digital

Baca Juga: Dikabarkan Bangkrut Lesti Kejora Justru Sumbang 500 Juta Untuk Gempa Cianjur

Baca Juga: Bupati Purwakarta Sebut Dedi Mulyadi Minta Dibayarin Hutang DBH 2 Tahun, Anne: emang Siapa Elo...

Ditambahkan menurutnya patut diduga, ini sebuah kekacauan tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran pada tahun tersebut.

"Tentu persoalannya akan melibatkan banyak pejabat yang terkait dengan hal itu, dan bisa dianggap sebagai permufakatan jahat penyelewengan anggaran apabila temuannya mengarah pada penyimpangan penggunaan,"katanya.

Baca Juga: Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika Sindir Kinerja Bupati Terdahulu: Saya tidak pernah Berhutang

Perlu diketahui bahwa APBD tahun tunggal harus diselesaikan pembayarannya tahun itu juga, jika dibebankan pada tahun berikutnya atau upaya lain pada tahun sekarang atas alasan apapun.

Halaman:

Editor: Aris Suandi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bupati Majalengka sambut tim LARS DHP Survey

Jumat, 27 Januari 2023 | 14:29 WIB

Disdukcapil Purwakarta Sasar Perbankan dan Kampus

Jumat, 27 Januari 2023 | 09:39 WIB
X