Yogya Store Diduga Langgar Perda, Kinerja Satpol PP Purwakarta di Pertanyakan

SIDIK JARI- Kinerja PPNS dan Pol PP Kabupaten Purwakarta dipertanyakan, pasalnya diberdasarkan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sudah jelas bahwa tugas pungsi Pol PP.

Dalam Pasal 5, menegakkan Perda dan Perkada; menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Baca Juga: Bongkar Isi Chat RD yang Ngajak Check in, Denise Chariesta: kamar yang gold suites Rp7,2 juta

Baca Juga: Ridwan Kamil Diminta Sang Istri Ganti Gaya Rambut, Netizen Kaitkan dengan Keinginan Jokowi Soal Presiden 2024

Baca Juga: Anne Ratna Blak-blakan Tabiat Asli Dedi Mulyadi: Kamu Ga Punya Malu?

Pengamat Politik dan Pemerhati Purwakarta Nurhadi C Ns.M mengatakan, dalam Pasal 9 diatur tentang PPNS. Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Aplikasi Penghasil Saldo DANA Gratis dalam Hitungan Menit Cair Rp.14 Juta,Ini Caranya

"Seperti termaktub dalam pasal 9 poin 4 ayat (2) dikatakan PPNS Pol PP diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'" ucapnya Selasa 29/11/2022 kepada awak media.

Baca Juga: Sebut Dedi Mulyadi Pencitraan, Anne Ratna Tak Sungkan Bandingkan dengan Dirinya

Lanjut dikatakan Nurhadi, dalam Pasal 11 Poin 6 ditegaskan Satpol PP sebagai Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang meliputi kegiatan Penindakan.