• Jumat, 1 Juli 2022

Menuju Universal Health Coverage, Pemkab Purwakarta Permudah Akses Pelayanan Kesehatan

- Jumat, 22 April 2022 | 15:29 WIB
Foto:Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika pada agenda Deklarasi UHC
Foto:Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika pada agenda Deklarasi UHC
 

SIDIKJARI,PURWAKARTA- Sebagai salah satu bentuk peran pemerintah daerah dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan semesta. Pemkab Purwakarta menargetkan seluruh penduduk Kabupaten Purwakarta dapat memiliki jaminan kesehatan.

Demikian disampaikan Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika pada agenda Deklarasi UHC Kabupaten Purwakarta di Bale Sawala Yudistira, Jumat 22 April 2022. Dalam agenda tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Karawang dan Pemkab Purwakarta melakukan penandatanganan Rencana Kerja Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam rangka Universal Health Coverage (UHC).

Baca Juga: Pemkab Purwakarta bersama TNI Polri, Berikan Rasa Aman Jelang Lebaran 2022

"Deklarasi ini juga sebagai salah satu wujud nyata sinergitas BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah Kabupeten Purwakarta dalam penyelenggaraan JKN-KIS," kata Ambu Anne.

Ia juga mengajak jajarannya dan seluruh elemen lapisan masyarakat untuk bersama-sama memberikan sosialisasi, edukasi, informasi dan advokasi kepada peserta JKN-KIS sehingga mereka mendapatkan manfaat dari program ini dengan optimal. "Dan tentu saja nanti dapat memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan," ucap Ambu Anne.

Baca Juga: Pembangunan Pabrik di Gandawesi DiSoal Terkait Izin

Sementara, Direktur BPJS Kesehatan Mundiharno dalam kesempatan tersebut mengatakan, penduduk Kabupaten Purwakarta patut mengapresiasi dukungan dan peran Pemkab Purwakarta beserta Perangkat Daerah dalam memaksimalkan Program JKN KIS.

Baca Juga: Asep Rahmat : Kalau memang reses bodong Itu ada, berarti itu watak dan kedepan jangan di pilih lagi

"Tidak lupa apresiasi disampaikan pula kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah berkontribusi sedikitnya 40 persen untuk pembiayaan Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemda di masing-masing Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Purwakarta," kata Mundiharno.

Baca Juga: Kejagung RI : Hukum Mati Pelaku Korupsi Minyak Sawit

Halaman:

Editor: Aris Suandi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Waspada! Kasus Covid-19 Kembali Naik

Sabtu, 18 Juni 2022 | 20:06 WIB
X