• Kamis, 1 Desember 2022

BPK Temukan Bansos Rp.6,9 M Tidak Tepat Sasaran,Komite VIII DPR RI Pertanyakan Kepada Mensos

- Senin, 6 Juni 2022 | 17:19 WIB
Ketua Komisi VIII DPR RI saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Mensos. Foto: DPR.go.id/Runi/nvl
Ketua Komisi VIII DPR RI saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Mensos. Foto: DPR.go.id/Runi/nvl

SIDIK JARI- H.Yandri Susanto, Ketua Komisi VIII DPR RI, meminta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dan Kementerian Sosial pertanyakan tindak lanjut terkait hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran hingga mencapai Rp.6,9 triliun.

 Baca Juga: Presiden Jokowi Bersama Perdana Menteri Australia Bersepeda Bambu

Hal tersebut pertanyakan saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Mensos dengan agenda pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2023, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2021 dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan anggaran tahun 2022 di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).

Lebih lanjut dikatakan Yandri, karena salah satu pembahasan rapat ini tentang evaluasi tahun 2021, dan berdasarkan temuan BPK seperti yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021  ada  tiga jenis  bansos, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan kepada masyarakat yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan ada yang meninggal dunia.

 Baca Juga: Kadisdik Purwakarta Minta Seluruh Pejabat Disdik Untuk Sepenuhnya Paham Dengan Kebijakan Yang Sudah Ditetapkan

"Kami perlu mencermati dan mengkaji hasil evaluasi tahun 2021 agar pelaksanaan anggaran 2023 (Kemensos) dapat lebih baik dan tepat sasaran. (Sehingga ke depannya) tidak ada lagi temuan BPK yang mengatakan bansos salah sasaran, apalagi merugikan keuangan daerah dengan nilai yang fantastis,” jelas politisi PAN itu, dikutip sidikjari.co.id dari dpr.go.id

 

Sementara itu, Mensos Tri Rismaharini mengatakan temuan itu telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyisiran. Risma mengklaim temuan BPK telah diselesaikan dalam waktu kurang dari sepekan. Adapun temuan yang diserahkan BPK tersebut, tutur Risma, adalah temuan sementara yang biasa dilakukan untuk diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial.

 Baca Juga: Bupati Purwakarta di Laporkan Ormas Manggala Garuda Putih ke Ombudsman dan Kejagung RI

Halaman:

Editor: Aris Suandi

Sumber: dpr.co.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gempa Cukup Kuat Kembali Guncang Cianjur Siang Ini

Rabu, 23 November 2022 | 12:50 WIB
X