• Kamis, 1 Desember 2022

Mendes PDTT Ajak APDESI Review Regulasi Tentang Desa, Wacana Perpanjangan Jabatan Kepala Desa

- Rabu, 3 Agustus 2022 | 18:25 WIB
Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT
Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

SIDIK JARI- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) mengajak jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk melakukan review regulasi tentang Desa. Salah satunya tentang wacana perpanjangan jabatan kepala desa.

Baca Juga: Kepala Desa Lambangsari Resmi Ditetapkan Tersangka Atas Dugaan Korupsi PTSL

“Jika menilik situasi kekinian memang sudah banyak dinamika yang terjadi. Oleh karena itu apakah masih sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan perkembangan terkini, ataukah perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Sudah waktunya kita review UU Nomor 6/2014 tentang Desa mana yang implementatif dan yang membingungkan," ujar Gus Halim, saat berbincang dengan jajaran DPP APDESI yang dipimpin Surta Wijaya di Jakarta, Senin (1/8/2022).

Baca Juga: Gubernur Jawa Barat Hadiri Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional di Karawang

Gus Halim mengungkapkan satu fokus pemikirannya adalah bagaimana terus menguatkan posisi kepala desa sebagai ujung tombak pembangunan di desa. Menurutnya kepala desa merupakan posisi jabatan yang mempunyai legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Kekuatan legitimasi ini relatif sama dengan bupati, gubernur, bahkan presiden yang juga sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat. 

Baca Juga: Soal Anggota DPRD Purwakarta Terciduk Narkoba, Polisi : jalani rehabilitasi atau ada temuan lain

"Bahkan perjalanan demokrasi dimulai dari desa. Belum ada Pilgub, sudah ada Pilkades," katanya.

Tetapi pada kenyataannya, kata Gus Halim kepala desa sering menghadapi dinamika tinggi akibat dampak sengit Pemilihan Kepala Desa. Di sisi lain jabatan kepala desa relatif pendek sehingga waktu melakukan terobosan pembangunan tidak optimal karena masih ada sisa-sisa dampak persaingan saat Pilkades.

Baca Juga: Tokoh Agama Purwakarta: jangan rehabilitasi menjadi senjata politisi lepas dari jeratan hukum kasus narkoba

“Maka harus ada terobosan agar jabatan kepala desa ini tidak habis hanya untuk menuntaskan dinamika yang terjadi akibat ekses negatif Pilkades,” katanya.

Halaman:

Editor: Aris Suandi

Sumber: kemendesa.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gempa Cukup Kuat Kembali Guncang Cianjur Siang Ini

Rabu, 23 November 2022 | 12:50 WIB
X