meminta Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) untuk turun ke Kabupaten Purwakarta dalam menyikapi kualitas sembako program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pasalnya, hasil penelusuran LSM GPRI dilapangan, kualitas sebagian sembako BPNT kurang layak untuk konsumsi.
"saat Kami menelusuri dilapangan persisnya di Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, ditemukan ada beberapa jenis komoditas pangan dan ditukan Beras tidak layak konsumsi,"ungkap Tedi Sutardi Ketua GPRI Purwakarta,Rabu,(19/5/2021).
Dijelaskan,Saya menyayangkan Dengan adanya dugaan tindakan oknum perangkat desa yang mau berkolaborasi dengan suplayer PT. SAMIAJI yang sudah terang terangan membuat penyalahgunaan bantuan yang di kucurkan pemerintah pusat melalui pemerintahan daerah bantuan BPNT di sulap menjadi beras yang tidak layak di konsumsi oleh masyarakat yang menerima manfaat bantuan tersebut.
"Jangan masyarakat diberikan dengan bantuan tidak layak kosumsi. Seharusnya bantuan yang menunjang pemenuhan gizi bagi masyarakat", ungkapnya.
Terkait hal ini, sambung Tedi, juga meminta agar Kemensos mencabut SK Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks) di Wilayah Kerja Kabupaten Purwakarta. Pasalnya, menurut Tedi Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks) di Wilayah Kerja Kabupaten Purwakarta diduga tidak memahami Tugas dan Fungsi (Tupoksi) sebagai Koordinator.
Komentar0