SIDIKJARI- Menanggapi soal adanya dugaan adanya Mark up anggaraan mamin, Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi mengungkapkan, dalam pelaksanaan Reses yang dilakukan oleh anggota dewan, pihak DPRD tidak langsung terlibat dalam pengelolaan anggaran Mamin.
"anggaran Mamin itu dilaksanakan oleh pihak ketiga, anggota dewan hanya menjalankan reses saja," ungkapnya, Rabu,(31/1/2024).
Hal ini dikarenakan adanya mekanisme yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
Meskipun begitu, kami tetap mengawasi pelaksanaan anggaran Mamin yang dilakukan oleh pihak ketiga.
Namun, pihak DPRD tetap mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut untuk memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
"Pihak ketiga tersebut bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum selama pelaksanaan Reses berlangsung,"tegasnya.
Selain itu,anggaran Mamin itu dilaksanakan dulu oleh pihak setelah masa reses selesai dilaksanakan baru kita bayar.
"Segala kebutuhan mamin dilaksanakan terlebih dahulu oleh pihak ketiga, setelah selesai masa reses baru dibayarkan,"katanya.
Ia menegaskan bahwa pihak ketiga harus memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan.
Ia berharap dengan adanya mekanisme yang telah ditetapkan, anggaran Mamin dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.
"Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran Mamin berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,"pungkasnya.
Seperti diketahui,reses anggota DPRD Kabupaten Purwakarta masa sidang kedua tahun anggaran 2024 digelar mulai 29 Januari 2024, para wakil rakyat tersebut, akan melakukan enam kali reses di enam titik berbeda di dapilnya masing-masing.
Komentar0