SIDIKJARI - Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta saat ini sedang menjadi perhatian publik.
Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat di sektor pajak terlihat tidak optimal pada tahun 2023 ini.
Menurut Informasi data terakhir, pada akhir tahun lalu, realisasi Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai 66,22% dari target PAD Purwakarta 2023 yang mencapai Rp 485,4 miliar.
Kondisi tersebut turut menjadi sorotan sejumlah aktivis di Kabupaten Purwakarta, termasuk di dalamnya DPC Pospera.
Mereka menilai bahwa ketidakstabilan keuangan daerah saat ini disebabkan oleh kurang optimalnya capaian pendapatan pajak daerah yang dilakukan oleh Bapenda Purwakarta.
Ketua DPC Pospera Purwakarta, Sutisna Sonjaya menuturkan, pihaknya mendesak PJ Bupati Benni Irwan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannya untuk memulihkan kondisi keuangan daerah. Terutama, kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) saat ini.
"Harus segera dilakukan penyehatan jika kita tidak ingin terus menerus dalam kondisi seperti ini dari tahun ke tahun," ujar Sutisna dalam keterangannya, Selasa 2 Januari 2023.
Permintaannya bukan tanpa alasan. Mengingat, dari tahun ke tahun capaian PAD dari sektor pajak daerah dinilai kurang maksimal. Bisa jadi, hal tersebut yang mengakibatkan morat-maritnya keuangan daerah selama ini.
Pihaknya mencotohkan, untuk realiasi pendapatan daerah di 2023 ini misalnya. Dari data yang ia terima, itu realisasinya hanya di angka 66,22 persen. Kalau pun dinominalkan, nilainya hanya selisih Rp 4,2 miliar dari realisasi pendapatan tahun 2022 kemarin.
Selain itu, dari data yang dihimpun pihaknya juga terlihat jika pendapatan dari tahun ke tahun itu tak maksimal. Sebagi contoh, untuk 2017 realisasi PAD itu di angka Rp 222,370 miliar. Kemudian, di 2018 angkanya turun menjadi Rp 222,160 miliar.
Selanjutnya, untuk realiasi PAD di 2019 mencapai Rp 244,820 miliar atau naik Rp 22,450 miliar dari tahun sebelumnya. Kemudian, untuk PAD 2020 capaiannya Rp 250,790 miliar. Ada kenaikan Rp 5,79 miliar dari tahun sebelumnya.
Lalu, realisasi di 2021 itu tercatat sebesar Rp 286,580 miliar atau ada kenaikan Rp 35,78 miliar dari 2020. Sedangkan, untuk realiasai 2022 itu sebesar Rp 334,430 miliar atau naik Rp 47,86 miliar dari tahun sebelumnya.
Yang parah, justru realiasi pendapatan daerah di 2023 ini. Hal mana, dari target PAD Purwakarta yang mencapai Rp 485,4 miliar itu hanya terealisasi Rp 338,215 miliar atau hanya selisih Rp 4,2 miliar dari realisasi pendapatan 2022 kemarin.
"Ada apa dengan jajaran Bapenda saat ini?," seloroh dia.
Atas dasar itu, lanjut Sonjaya, pihaknya mendesak Pj Bupati Purwakarta untuk mengevaluasi kinerja Bapenda setempat. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, pihaknya khawatir keuangan daerah akan bernasib seperti ini juga di tahun-tahun berikutnya.
"Bila perlu rombak para pegawainya. Bapenda harus diisi oleh orang-orang yang punya komitmen besar untuk memajukan Purwakarta. Karena biar bagaimana pun, Bapenda adalah corong pembangunan sebuah daerah," tegas dia.
Sementara itu, saat dikonfirmasi Kepala Bapenda Kabupaten Purwakarta, Aep Durohman pun mengakui jika realisasi pendapatan daerah tahun ini hanya selisih Rp 4,2 miliar dari realisasi pendapatan tahun sebelumnya.
"Secara umum, sebenarnya capaian pendapatan daerah ini berjalan dengan lancar," ujar Aep seraya tak mengungkapkan apa yang menjadi kendala jajarannya saat ini.
Ia pun mengakui jika capaian pajak daerah ini angkanya di bawah 70 persen dari target. Penyebabnya, ada beberapa sektor pajak yang capaiannya masih minim. Di antaranya, pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) atau galian C.
Kemudian, pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sejauh ini, memang dua sektor pajak tersebut yang belum tergali dengan maksimal. Untuk BPHTB, hingga akhir tahun kemarin capaiannya di angka 23,57 persen dari target Rp 228,4 miliar.
Komentar0