SIDIKJARI- Dalam proses demokrasi di Indonesia, KPU (Komisi Pemilihan Umum) memiliki peran yang sangat penting. Lembaga ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil, dan transparan.
Namun, terkait pengelolaan dana yang berasal dari uang negara, KPU Purwakarta Dinilai tidak transparan dalam pengelolaan keuangan.
Hal ini menjadi perhatian serius bagi DPC Pospera Purwakarta, yang mengingatkan untuk tetap mengutamakan integritas dan kewajiban mereka sebagai pemegang amanah rakyat.
KPU harus tetap memegang teguh prinsip kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan dana pemilu.
"KPU harus memastikan bahwa uang yang digunakan berasal dari sumber yang sah dan dicatat secara akurat. Selain itu, setiap penggunaan dana harus dijelaskan secara terbuka kepada publik, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan spekulasi negatif dari masyarakat,"ungkapnya,Sutisna Sonjaya,Rabu,(20/3/2023).
Tisna menegaskan, lembaga ini harus mampu membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik.
Hal ini sangat penting untuk menjaga objektivitas dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil.
Bawaslu dan KPU harus dapat menunjukkan bahwa mereka tidak terikat dengan kepentingan politik, tetapi semata-mata bertugas untuk mengawasi proses demokrasi yang berlangsung secara berimbang dan adil.
KPU harus mampu mengelola dana pemilu dengan efisien dan bertanggung jawab. Setiap pengeluaran dana harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
"saya mengingatkan KPU bahwa mereka tidak boleh lupa bahwa mereka menggunakan dana yang berasal dari uang negara,mereka harus bertanggung jawab atas setiap pengeluaran dan penggunaan dana tersebut,"tegasnya
Komentar0