SIDIKJARI – Pemerintah Kabupaten Purwakarta memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya melindungi masyarakat dari berbagai praktik aktivitas keuangan ilegal.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Ir. Sri Jaya Midan, M.P., dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Jawa Barat Tahun 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat tersebut dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) mengenai fenomena pinjaman pribadi (pinpri) di Jawa Barat. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Bandung, Rabu, (18/11/2026).
Rapat koordinasi dipimpin Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, serta dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, H. Sumasna, S.T., M.U.M., Ketua Satgas PASTI sekaligus Deputi Komisioner OJK, Rizal Ramadhani, serta sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk menyatukan langkah pencegahan dan penanganan berbagai aktivitas keuangan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat sekaligus mengganggu stabilitas sistem keuangan.
Dalam pembahasannya, Satgas PASTI menyoroti sejumlah praktik keuangan ilegal yang masih menjadi perhatian, mulai dari pinjaman online (pinjol) ilegal, judi online, penawaran investasi bodong, hingga praktik pinjaman pribadi atau pinpri.
Fenomena pinpri menjadi salah satu perhatian dalam FGD tersebut. Praktik pinjaman pribadi yang kerap beroperasi di luar mekanisme lembaga jasa keuangan resmi berpotensi menimbulkan persoalan bagi masyarakat, terutama ketika disertai bunga tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, intimidasi, hingga penagihan yang merugikan peminjam.
Melalui koordinasi ini, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat langkah edukasi, pengawasan, serta koordinasi dengan OJK dan aparat penegak hukum dalam menghadapi berbagai modus aktivitas keuangan ilegal.
Kehadiran Sekda Purwakarta dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Purwakarta untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dari jeratan pinjaman ilegal, praktik judi online, investasi bodong, dan berbagai aktivitas keuangan yang tidak memiliki legalitas.
Upaya tersebut juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Peningkatan literasi keuangan, kehati-hatian dalam menerima tawaran pinjaman maupun investasi, serta keberanian melaporkan aktivitas mencurigakan menjadi langkah penting untuk mencegah semakin luasnya dampak praktik keuangan ilegal.
Dengan penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, OJK, dan aparat penegak hukum, diharapkan masyarakat Purwakarta semakin terlindungi dan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengakses layanan keuangan secara aman dan legal.

Komentar0