SIDIKJARI- Musyawarah Perencanaan Pembangunan alias Musrenbang kembali digelar. Spanduk terpasang rapi, backdrop megah berdiri, dan deretan kursi disusun penuh khidmat.
Kata-kata seperti partisipatif, transparan, dan *berbasis kebutuhan masyarakat kembali menggema dari podium ke podium.
Desa-desa pun sibuk mempersiapkan daftar usulan. Jalan rusak, drainase mampet, lampu penerangan mati, hingga kebutuhan pupuk dan irigasi semuanya ditulis penuh harap.
Setiap usulan lahir dari realitas yang nyata: warga yang saban hari berjibaku dengan masalah yang tak kunjung selesai.
Namun pertanyaannya sederhana: berapa yang benar-benar terealisasi?
Musrenbang sering kali berubah menjadi agenda tahunan yang lebih mirip formalitas. Aspirasi dicatat, difoto, lalu disimpan rapi dalam map tebal.
Tahun berikutnya, daftar yang sama muncul lagi. Jalan yang sama tetap berlubang. Drainase yang sama tetap mampet. Warga yang sama tetap menunggu.
Sementara itu, penghargaan demi penghargaan berdatangan. Desa terbaik ini, kecamatan terinovatif itu, kabupaten terinspiratif entah apa lagi.
Piala berjejer di lemari kaca, sertifikat terpajang di dinding kantor. Foto penyerahan penghargaan viral di media sosial.
Ironisnya, di sudut desa yang lain, warga masih bergotong royong menambal jalan dengan semen seadanya.
Penghargaan memang membanggakan. Tapi penghargaan tidak otomatis menutup lubang jalan.
Sertifikat tidak otomatis memperlancar air irigasi. Trofi tidak otomatis menghidupkan ekonomi warga.
Yang lebih menarik, setiap kali penghargaan diraih, narasi keberhasilan digaungkan keras.
Namun ketika usulan Musrenbang tak kunjung terealisasi, suasana mendadak sunyi. Seolah aspirasi masyarakat hanya penting saat menjadi bahan presentasi.
Desa sering dijadikan etalase keberhasilan program. Padahal desa bukan panggung pertunjukan.
Desa adalah ruang hidup nyata dengan persoalan konkret yang tak bisa diselesaikan hanya dengan slide PowerPoint dan laporan glossy.
Musrenbang seharusnya menjadi ruang dialog yang jujur, bukan sekadar agenda yang wajib ada.
Ia mestinya menjadi kompas pembangunan, bukan daftar harapan yang menumpuk dari tahun ke tahun.
Dan penghargaan? Tentu boleh dibanggakan. Tapi mungkin akan lebih membumi jika diiringi satu hal sederhana: memastikan usulan warga benar-benar dikerjakan.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tak hidup dari seremoni. Mereka hidup dari hasil nyata.
Komentar0