Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat terkait standar kebersihan dan kelayakan fasilitas yang seharusnya menjadi pusat penyedia makanan bergizi.
SPPG merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Namun, tujuan mulia pemerintah pusat bisa tercoreng jika aspek dasar seperti sanitasi dan lingkungan diabaikan.
Warga sekitar mempertanyakan bagaimana mungkin dapur penyedia makanan sehat berdiri tak jauh dari sumber potensi pencemaran.
Bau menyengat, lalat, hingga risiko kontaminasi menjadi ancaman nyata yang tak bisa dianggap sepele.
Secara regulasi, setiap bangunan yang difungsikan sebagai fasilitas pelayanan publik, terlebih yang berkaitan dengan konsumsi makanan, wajib memenuhi standar kesehatan lingkungan.
Termasuk jarak aman dari tempat pembuangan sampah, sistem pengelolaan limbah, serta sirkulasi udara yang baik.
Pertanyaannya, apakah Pemerintah Kabupaten berani mengambil langkah tegas?
Jika mengacu pada aturan, keberadaan SPPG di lokasi yang tidak memenuhi standar seharusnya menjadi bahan evaluasi serius.
Bahkan, bukan tidak mungkin dilakukan penutupan sementara hingga perbaikan dilakukan.
Di sinilah diuji komitmen Pemkab: memilih tetap menjalankan program dengan segala risikonya, atau berani menghentikan sementara demi menjamin kualitas dan keselamatan.
Pengawasan dari dinas terkait seperti kesehatan, lingkungan hidup, hingga pekerjaan umum menjadi kunci. Transparansi kepada publik juga penting agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya pembiaran.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pembangunan fasilitas publik tidak cukup hanya cepat dan masif, tetapi juga harus tepat dan memenuhi standar.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya citra program, melainkan kesehatan masyarakat.
Kini, publik menunggu apakah Pemkab akan bertindak tegas, atau justru memilih diam?
Komentar0