Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Purwakarta, Panuntun Catur Supangkat, mempertanyakan efektivitas pelaksanaan bimtek yang selama ini digelar bagi aparatur desa.
Menurutnya, apabila tujuan bimtek benar-benar untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, maka hasilnya seharusnya dapat terlihat dari semakin baiknya tata kelola pemerintahan desa dan berkurangnya temuan penyimpangan Dana Desa.
"Kalau bimtek memang efektif, seharusnya angka penyimpangan Dana Desa juga menurun. Faktanya, hingga saat ini berbagai temuan dugaan penyelewengan masih saja terjadi," ujar Catur, Rabu,(15/7/2026).
Ia juga menyoroti adanya dugaan praktik pembebanan biaya kepada pemerintah desa untuk mengikuti kegiatan bimtek. Menurutnya, hal tersebut perlu dievaluasi agar tidak membebani keuangan desa.
"Kalau bimteknya bayar, jangan-jangan bimtek itu hanya menjadi ajang cari uang dari desa," tegas Panuntun.
Pospera meminta pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan bimtek Dana Desa, baik dari sisi materi, manfaat, maupun mekanisme pembiayaannya.
"Bimtek, harus benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kompetensi perangkat desa, bukan sekadar menjadi kegiatan seremonial,"ungkapnya.
Catur menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk menghambat kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa, melainkan sebagai bentuk dorongan agar setiap program pembinaan benar-benar efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata dalam mencegah terjadinya penyimpangan Dana Desa.
Komentar0