Kegiatan berskala nasional tersebut dihadiri Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) sekaligus Ketua Dewan Pembina PP PABPDSI, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, yang memiliki tugas memastikan seluruh program prioritas Presiden berjalan dengan baik, termasuk melakukan pengawasan terhadap implementasinya di daerah.
Turut hadir Menteri Desa Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, jajaran pejabat di lingkungan Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Wakil Bupati Purwakarta, para camat, serta ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Fery Radiansyah resmi dilantik sebagai Ketua Umum PP PABPDSI Masa Bhakti 2026–2032.
Selain pelantikan kepengurusan PP PABPDSI, kegiatan juga dirangkaikan dengan pelantikan IKA PABPDSI serta pengesahan enam Satuan Tugas Nasional (Satgasnas) PABPDSI yang akan mendukung berbagai program strategis pemerintah.
Enam Satgas Nasional tersebut meliputi Satgas Nasional Pengawasan Makan Bergizi Gratis (MBG), Satgas Nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Satgas Nasional Jaga Desa, Satgas Nasional Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba), Satgas Nasional Akselerasi Reforma Agraria dan Pertanahan Desa, serta Satgas Nasional Desa Antikorupsi.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Staf Presiden, Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa desa bukan sekadar wilayah administratif, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang bertumpu pada nilai-nilai luhur bangsa.
"Desa bukan sekadar wilayah administratif, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi yang hidup dan berakar pada kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, serta rasa saling percaya. Semangat inilah yang harus terus diperkuat oleh kepengurusan baru PABPDSI demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Ia juga berharap kepengurusan PP PABPDSI yang baru mampu menghadirkan organisasi yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Sementara itu, kehadiran Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta terhadap penguatan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam mengawal berbagai program prioritas nasional, sekaligus mempercepat pembangunan desa yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Komentar0