Penertiban dilakukan sebagai upaya menegakkan peraturan daerah sekaligus mengembalikan fungsi fasilitas umum dan aset negara yang selama ini digunakan tanpa izin.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Satpol PP Kabupaten Purwakarta, Teguh Juarsa, mengatakan pihaknya telah menempuh prosedur sesuai ketentuan sebelum pelaksanaan penertiban dilakukan.
"Kami melaksanakan sesuai prosedur dengan memberikan surat teguran kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Waktu yang diberikan selama 10 hari, terhitung sejak 10 Juli hingga 21 Juli," ujar Teguh,Selasa, (14/7/2026).
Menurutnya, bangunan yang akan ditertibkan merupakan lapak dan bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum serta tanah milik negara, sehingga keberadaannya melanggar ketentuan yang berlaku.
"Lokasi tersebut merupakan fasilitas umum dan tanah negara. Karena itu, pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh digunakan secara sepihak untuk aktivitas berdagang," jelasnya.
Satpol PP berharap para pemilik bangunan memanfaatkan masa tenggang yang telah diberikan untuk membongkar bangunannya secara sukarela.
Langkah tersebut dinilai akan mempermudah proses penataan kawasan sekaligus menghindari tindakan pembongkaran paksa oleh petugas.
Selain untuk menegakkan aturan, menurut Teguh, penertiban juga bertujuan menciptakan kawasan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat serta mengembalikan fungsi ruang publik sebagaimana mestinya.
Satpol PP Kabupaten Purwakarta menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas umum dan aset negara agar tidak disalahgunakan,
"Kami mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan demi menjaga ketertiban dan keindahan wilayah,"pungkasnya.
Komentar0