SIDIKJARI – Viral di media sosial sebuah video yang diduga memperlihatkan seorang anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tengah berada di tempat hiburan malam bersama seorang perempuan. Polemik pun bergulir dan mulai menjadi sorotan publik.
Di tengah derasnya informasi yang beredar, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Purwakarta memilih tidak gegabah.
Lembaga yang memiliki kewenangan menangani dugaan pelanggaran etik anggota DPRD itu kini turun tangan melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran video tersebut.
Ketua BK DPRD Kabupaten Purwakarta, Ir. H. Moh. Arief Kurniawan, mengatakan pihaknya baru mengetahui informasi tersebut dari sejumlah awak media.
“Baru tahu juga dari teman-teman media. Kita harus obyektif, cross check, cari data, dan saya sudah utus anggota,” ujar Arief melalui pesan WhatsApp saat dikonfirmasi, kepada awak media, Minggu, 30 Agustus 2026.
Menurut Arief, BK tidak bisa menjadikan video yang beredar begitu saja sebagai dasar untuk mengambil keputusan.
Terlebih, persoalan tersebut menyangkut nama baik seseorang sekaligus menyangkut marwah lembaga DPRD.
“Justru karena kita lembaga, maka harus lengkap datanya, harus obyektif, asas praduga tak bersalah,” tegasnya.
Untuk memastikan fakta sebenarnya, Arief menyebut pihaknya telah menurunkan tim BK untuk melakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak. Langkah tersebut dilakukan guna mendapatkan bukti yang autentik dan memastikan konteks video secara utuh.
“Saat ini saya juga sudah menurunkan tim BK untuk konfirmasi ke berbagai pihak agar mendapat bukti autentik. Salah satunya teman-teman media juga,” katanya.
Terkait kemungkinan sanksi terhadap anggota DPRD yang diduga berada dalam video tersebut, Arief menegaskan keputusan belum dapat diambil sebelum proses investigasi selesai.
Jika nantinya hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran terhadap kode etik DPRD, BK memastikan persoalan tersebut akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau sudah lengkap nanti pasti kita proses sesuai aturan kode etik,” ujarnya.
Sikap BK tersebut menjadi penting di tengah derasnya arus informasi. Sebab, sebuah video yang viral belum serta-merta dapat menjadi dasar untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan pelanggaran.
Kini publik tinggal menunggu hasil kerja tim investigasi BK. Apakah video tersebut benar memperlihatkan anggota DPRD Purwakarta dan apakah terdapat pelanggaran kode etik di dalamnya, semuanya masih menunggu pembuktian.
Satu hal yang jelas, sanksi tidak boleh lahir hanya karena sebuah video viral, tetapi harus berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Komentar0