Surat edaran tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 119/KS.01.01/DINKES tertanggal 6 September 2026.
Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan, serta perlindungan kesehatan masyarakat Purwakarta terhadap potensi dampak erupsi dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Bupati Purwakarta, Om Zein menegaskan, langkah antisipasi tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari potensi dampak kesehatan akibat sebaran abu vulkanik.
“Kita tidak perlu panik, tetapi harus tetap waspada dan siap. Seluruh perangkat daerah harus bergerak sesuai tugasnya masing-masing, terutama dalam memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ujar Om Zein, Senin,(7/9/2026).
Menurutnya, kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini dengan memperkuat koordinasi antarlembaga, memastikan fasilitas kesehatan siap memberikan pelayanan, serta menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
“Yang paling penting masyarakat tetap tenang, mengikuti imbauan pemerintah, mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak, dan memperhatikan kondisi lingkungan. Kita ingin seluruh langkah antisipasi dilakukan secara terukur dan tidak menimbulkan kepanikan,” katanya.
Dalam surat edaran tersebut, sejumlah perangkat daerah diminta mengambil langkah kesiapsiagaan sesuai tugas dan kewenangannya.
Dinas Kesehatan diminta mengaktifkan kesiapsiagaan Puskesmas, RSUD, pos kesehatan, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Purwakarta.
Selain itu, ketersediaan tenaga kesehatan, ambulans, oksigen, pulse oximeter, obat-obatan, masker atau respirator, serta alat pelindung diri (APD) harus dipastikan.
Dinas Kesehatan juga diminta melakukan pemantauan dan surveilans harian terhadap potensi gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik.
Gangguan yang perlu diwaspadai antara lain infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), iritasi mata, gangguan kulit, serta dampak kesehatan lainnya.
Sementara itu, Dinas Pendidikan diminta meningkatkan perlindungan terhadap peserta didik dan warga satuan pendidikan. Edukasi mengenai bahaya abu vulkanik dan langkah-langkah perlindungan kesehatan juga harus disebarluaskan.
Kepala sekolah di wilayah dengan intensitas sebaran abu vulkanik tinggi diarahkan untuk mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran secara daring dari rumah.
Penyesuaian atau penghentian sementara kegiatan sekolah dan aktivitas luar ruangan juga dapat dilakukan apabila kondisi abu vulkanik dan kualitas udara berpotensi membahayakan kesehatan.
Di sisi penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Purwakarta diminta menyiapkan posko serta lokasi pengungsian atau ruang aman, memperkuat koordinasi, dan memastikan respons kedaruratan disesuaikan dengan kondisi serta perkembangan di lapangan.
Dinas Lingkungan Hidup juga diminta melakukan pemantauan kualitas udara, khususnya terhadap indikator PM2,5 dan PM10.
Informasi mengenai status kualitas udara selanjutnya disampaikan secara berkala dengan berkoordinasi bersama BPBD dan instansi terkait.
Perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi perhatian Dinas Sosial. Kelompok yang mendapat perhatian khusus meliputi bayi dan anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, pekerja luar ruangan, serta masyarakat dengan penyakit kronis.
Selain itu, sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, diminta menjaga keselamatan lalu lintas, kebersihan fasilitas umum dan ruas jalan.
Pembersihan abu vulkanik juga harus dilakukan dengan metode yang tidak menyebabkan abu kembali beterbangan dan berpotensi memperburuk kualitas udara.
Para camat dan kepala desa/lurah diminta melakukan pemantauan wilayah secara berjenjang, menyampaikan imbauan secara langsung kepada masyarakat, serta mengoordinasikan langkah-langkah kesiapsiagaan di wilayah masing-masing.
Mereka juga diminta segera melaporkan apabila terjadi peningkatan kasus kesehatan, gangguan pelayanan publik, maupun keterbatasan logistik kepada pimpinan atau Posko BPBD Kabupaten Purwakarta.
Kepada masyarakat, Bupati Purwakarta mengimbau agar tetap tenang dan tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan serta memperhatikan kondisi lingkungan.
Masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan tetap berada di dalam rumah apabila tidak ada kepentingan yang mendesak.
“Sekali lagi, jangan panik. Pemerintah daerah bersama seluruh jajaran akan terus memantau perkembangan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai kondisi di lapangan,” ujar Om Zein.
Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Purwakarta dalam menghadapi potensi dampak erupsi dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, khususnya untuk meminimalkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Komentar0