Kali ini yang menjadi bahan obrolan adalah kursi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Purwakarta, salah satu dari tiga jabatan pimpinan tinggi pratama yang menjadi perhatian.
“Wah, kursinya empuk nih,” celetuk seorang pelanggan sambil menyeruput kopi.
“Empuk apanya?” sahut rekannya.
“Ya kursi jabatan. Yang bikin panas itu bukan kursinya, tapi siapa yang bakal duduk.”
Obrolan pun bergeser dari harga kopi ke urusan birokrasi.
Menurut mereka, jabatan kepala dinas bukan perkara siapa yang paling dekat, paling sering terlihat, atau paling lihai memainkan komunikasi.
Ada pekerjaan besar yang menunggu setelah seseorang resmi duduk di belakang meja kepala dinas.
“Jangan sampai sebelum duduk sudah banyak tanda tanya. Setelah duduk malah pertanyaannya tambah banyak,” celetuk pelanggan lainnya.
Nah, ini baru kopi pahit!
Warung kopi tentu bukan ruang seleksi JPT. Tetapi suara publik tetap patut didengar, terutama ketika menyangkut jabatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan dan pembangunan.
Disperkim memiliki urusan yang tidak kecil. Perumahan, kawasan permukiman, pembangunan, penataan, hingga berbagai persoalan yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat membutuhkan pejabat yang memahami pekerjaan dan mampu mengambil keputusan.
Karena itu, pertanyaan warung kopi sederhana saja:
Yang dicari itu siapa yang paling pantas, atau siapa yang paling dekat?
Tentu saja, pertanyaan tersebut tidak boleh menjadi tuduhan terhadap calon tertentu. Penentuan pejabat harus didasarkan pada mekanisme dan penilaian yang berlaku, termasuk kompetensi, rekam jejak, integritas, serta kebutuhan organisasi.
Namun masyarakat juga punya hak untuk berharap agar kursi strategis tidak menjadi tempat eksperimen.
“Bupati jangan sampai salah dudukkan orang. Kalau salah pilih kursi, yang pegal bukan cuma yang duduk. Masyarakat juga bisa ikut pegal menunggu hasil kerjanya,” kata seorang pelanggan sambil tertawa.
Pedas? Memang. Tapi namanya juga kopi.
Apalagi kalau jabatan strategis hanya dilihat dari siapa yang mendapatkan kursinya, sementara kemampuan mengurus pekerjaannya belakangan.
Warung kopi kembali nyeletuk:
“Jabatan itu bukan hadiah ulang tahun. Ada amanah, ada target, ada anggaran, dan ada masyarakat yang menunggu hasil.”
Kalimat itu kemudian disambut gelak tawa.
Tapi di balik tawa tersebut ada satu pesan yang sebenarnya serius.
Siapa pun yang nantinya dipercaya memimpin Disperkim, publik tentu akan menunggu pembuktian melalui kerja nyata.
Bukan sekadar duduk manis di kursi empuk, bukan pula sibuk mempertahankan jabatan, tetapi mampu menunjukkan bahwa keputusan penempatan pejabat memang menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif dan pelayanan yang lebih baik.
Sebab, kalau pejabatnya tepat, program bisa melaju.
Kalau pejabatnya tidak tepat?
“Ya tinggal bikin kopi lagi. Siapa tahu pahitnya bisa menghilangkan rasa kecewa,” celetuk pelanggan terakhir.
Warung kopi pun bubar. Kopinya habis. Omongannya belum tentu.
Dan kini pertanyaannya tinggal satu:
Siapa yang akhirnya duduk di kursi Disperkim, dan mampukah membuktikan bahwa kursi tersebut memang jatuh ke tangan yang tepat?
Catatan: Obrolan “Warung Kopi SIDIKJARI” merupakan satire dan ruang kritik publik. Tidak dimaksudkan sebagai tuduhan terhadap individu tertentu.
Komentar0