SIDIKJARI –Kalau bicara anggaran pendidikan, tentu tidak ada yang keberatan. Semua orang sepakat, pendidikan itu investasi.
Selama uang negara benar-benar kembali menjadi manfaat bagi peserta didik, silakan habiskan.
Namun, ketika angka yang muncul mencapai Rp14 miliar lebih untuk penyediaan biaya personil peserta didik di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, wajar jika publik mulai mengernyitkan dahi.
Rp14 miliar bukan uang receh. Itu bukan uang kas RT.
Angka sebesar itu tentu seharusnya memiliki cerita yang jelas: siapa yang menerima, untuk kebutuhan apa, berapa jumlah penerima manfaatnya, bagaimana mekanisme penyalurannya, dan seperti apa hasil akhirnya.
Jangan sampai publik hanya disuguhi angka miliaran rupiah yang gagah di dalam dokumen SIRUP dan RKA, sementara ketika ditanya manfaatnya di lapangan, jawabannya masih sebatas template abadi: “sedang dalam proses”.
Ironisnya, anggaran pendidikan selalu terdengar mulia ketika dibacakan dalam dokumen. Bahasanya muluk-muluk: peningkatan mutu, pemerataan akses, optimalisasi layanan.
Tetapi masyarakat tentu ingin melihat kemuliaan itu dalam bentuk nyata: peserta didik terbantu, kebutuhan mereka terpenuhi, dan kualitas pelayanan pendidikan meningkat. Bukan hanya mulia di atas kertas.
Kalau Rp14 miliar lebih sudah disiapkan, lalu apa yang berubah di lapangan?
Apakah peserta didik di Purwakarta, Subang, Karawang yang masuk wilayah KCD IV benar-benar merasakan manfaatnya?
Atau jangan-jangan anggarannya yang sudah miliaran, sementara manfaatnya masih harus dicari menggunakan kaca pembesar?
Rp14 miliar itu kalau dibagi untuk seragam, buku, atau biaya pendampingan siswa, harusnya berasa. Harusnya ada jejaknya. Harusnya ada senyum peserta didik yang terbantu. Bukan hanya jejak tanda tangan di kwitansi.
Pertanyaan ini bukan untuk mencari-cari kesalahan. Justru karena uang yang digunakan adalah uang negara, uang dari pajak rakyat, publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang tersebut direncanakan, dibelanjakan, dan dipertanggungjawabkan.
Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat pun layak memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyediaan biaya personil peserta didik tersebut.
Jangan alergi ditanya wartawan:
Berapa total anggarannya yang final? Siapa penerimanya? Apa saja komponen biaya personil itu? Bagaimana mekanisme pengadaannya? Dan berapa nilai yang sudah direalisasikan sampai hari ini?
Sebab, dalam urusan anggaran publik, jangan hanya besar ketika menulis angka di dokumen, tetapi kecil, pelan, dan berbisik ketika menjelaskan manfaatnya kepada masyarakat.
Rp14 miliar lebih bukan angka untuk sekadar dipajang biar terlihat kerja. Itu uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan sampai rupiah terakhir.
Jangan sampai nanti, anggarannya Rp14 miliar, ceritanya yang sampai ke siswa cuma Rp14 ribu.
Komentar0