Kali ini, perhatian publik tertuju pada dugaan keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terlihat beraktivitas di area proyek tersebut.
Sorotan bukan semata-mata tertuju pada besarnya investasi dan megahnya pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) tersebut, melainkan juga menyangkut transparansi penggunaan tenaga kerja serta pengawasan terhadap keberadaan tenaga kerja asing.
Berdasarkan pantauan Pospera di lapangan, terlihat warga negara asing mengenakan helm proyek berdiri di depan gerbang kawasan proyek BDX Data Centers Indonesia, tepat pada jam istirahat.
Ketua Pospera Purwakarta mempertanyakan mengenai status keberadaan WNA tersebut.
Apakah yang bersangkutan merupakan tenaga ahli, konsultan, tamu perusahaan, atau pekerja asing yang terlibat langsung dalam aktivitas pembangunan?
Selain itu, mempertanyakan pengawasan terhadap keberadaan warga asing di kawasan proyek tersebut.
"Ini Purwakarta, bukan negara mereka. Kalau memang warga asing, mana izin kerjanya? Mana pengawasan Imigrasi dan Disnaker? Jangan sampai warga lokal hanya jadi penonton di tanah sendiri," tegasnya kepada wartawan, Selasa (11/11/2026).
Menurutnya, keberadaan investasi besar di Purwakarta semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, terutama dalam membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja lokal.
Ia menilai terdapat ironi ketika masyarakat lokal masih mengeluhkan sulitnya memperoleh pekerjaan, sementara di sisi lain muncul dugaan keterlibatan tenaga kerja asing di proyek strategis tersebut yang perlu mendapat penjelasan terbuka.
"Warga kita disuruh bawa ijazah, SKCK, surat ini-itu, ujungnya tidak dipanggil. Lah ini orang asing kok bisa enak saja berkeliaran pakai helm proyek? Ada apa dengan manajemen BDx?" sindirnya.
Atas persoalan tersebut, Pospera Purwakarta mendesak tiga instansi terkait, yakni Kantor Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), serta Kementerian Ketenagakerjaan, untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi sesuai kewenangan masing-masing.
Pospera meminta agar status keberadaan WNA, aktivitas yang dilakukan, serta legalitas apabila yang bersangkutan bekerja di proyek tersebut dapat dipastikan secara transparan.
Sebab, penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia memiliki ketentuan hukum. Perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib memenuhi persyaratan perizinan, termasuk pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai ketentuan yang berlaku.
Penggunaan TKA juga harus memperhatikan jabatan, kompetensi, serta ketentuan pendampingan tenaga kerja Indonesia.
"Kalau terbukti ilegal, usut! Jangan ada pembiaran. Purwakarta jangan dijadikan ladang bisnis asing sementara rakyatnya ditinggalkan," tambahnya.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa investasi besar tidak cukup hanya diukur dari nilai proyek, megahnya bangunan, atau kecanggihan teknologi yang dikembangkan.
Ada kepentingan masyarakat lokal yang juga harus diperhatikan. Transparansi rekrutmen, kesempatan kerja bagi warga Purwakarta, serta kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan harus menjadi bagian penting dari tanggung jawab perusahaan.
Pospera menegaskan akan terus mengawal perkembangan pembangunan data center tersebut, terutama menyangkut aspek kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan.
"investasi boleh mendunia, teknologi boleh mendunia, tetapi kesempatan dan kesejahteraan masyarakat lokal jangan sampai tertinggal di halaman rumah sendiri, "tegasnya.
Publik kini menunggu penjelasan: siapa sebenarnya WNA yang terlihat di kawasan proyek BDX tersebut? Apa kapasitas dan aktivitasnya? Apakah seluruh ketentuan keimigrasian dan ketenagakerjaan telah dipenuhi?
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen BDx Data Centers Indonesia, Kantor Imigrasi, maupun Disnaker Kabupaten Purwakarta belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut.
Redaksi SIDIKJARI membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Komentar0