Pada kesempatan ini Bupati Majalengka H. Karna Sobahi saat di wawancarai media online sidikjari.co.id mengatakan bahwa saya menyambut baik kehadiran mereka bisa menyampaikan aspirasi dengan baik, dengan lancar, tertib dan santun serta saya paham betul apa yang menjadi keinginan mereka yang di sampaikan itu murni aspirasi yang menjadi kebutuhan dalam kebutuhan layak untuk kenaikan upah, ujarnya.
"Memang kalo di bandingkan dengan Kabupaten lain Majalengka masih ada dalam 5 besar terbawah upah minimum, tentu dengan rumus - rumus yang sudah di tetapkan oleh dewan pengupahan, oleh karena itu mudah - mudahan nanti BPS akan dapat data dari pusat, karena dalam PP 36 yang menentukan besaran upah itu pusat dan kita hanya menindaklanjuti," paparnya.
Lanjut Bupati, saya bersyukur kalo upah minimum mereka meningkat dan bagaimana tidak bahagia sebagai seorang pemimpin lihat rakyatnya dapat penghasilan lebih besar serta dapat kehidupan yang layak, imbuhnya.
"Makanya Ketika ada inspektor datang ke Majalengka, saya sudah meminta bahwa saya titip rakyat Majalengka kepada mereka itu, minimal 70% pekerja pabrik itu di isi oleh masyarakat Majalengka, dan tolong fasilitas pabrik sodara harus ramah lingkungan, harus nyaman, ada klinik, ada mushola, ada kantin serta tambahan - tambahan untuk kehidupan mereka para pekerja dan saya sudah minta itu." Makanya saya akan evaluasi juga kalo ada pengusaha yang mengabaikan komitmen awal itu, saya Bupati bisa bertindak kepada pengusaha tersebut, jelasnya Bupati Majalengka.
Di tempat yang sama, Ketua Aliansi Buruh Majalengka (ABM) sekaligus Ketua DPC SPN Kabupaten Majalengka Joko Purnomo Wardaya atau yang di kenal dengan nama panggilan Jopu menambahkan bahwa kami mengetuk Kepada Pemerintahan Kabupaten Majalengka untuk memakai kebijakan terkait upah buruh yang ada di kabupaten majalengka betul - betul merasa menjadi layak, imbuhnya.
"Kita tidak berharap harus sama dengan kabupaten - kabupaten lainnya, tapi setidak - tidaknya jangan terlalu jauh, syukur - syukur kalau bisa menciptakan di angka 2.500.000." tukasnya.
Lanjut Jopu, Jika memang nanti Pemerintah Daerah tidak ada keberpihakan terhadap kaum buruh maka besar kemungkinan kami bisa melakukan aksi mogok daerah, paparnya Jopu Ketua Aliansi Buruh Majalengka.
(Rian).
Komentar0