Akankah Purwakarta Tetap Cantik Walaupun Sudah Tak Istimewa Lagi?

SIDIKJARI - Dengan tersisa beberapa hari menjelang akhir tahun 2023, masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah permasalahan anggaran di Kabupaten Purwakarta akan teratasi? Pertanyaan sederhana namun realisasinya tidak mudah. 

Bapenda sebagai ujung tombak penghasilan daerah harus berpikir cerdas dan bekerja keras untuk mencapai target yang ditetapkan tahun ini. 

Namun, terlihat sulit bagi Bapenda untuk merealisasikan 100% target tersebut mengingat waktu yang semakin mepet, terutama dari sektor BPHTB dan MBLB yang masih jauh dari memuaskan.

Sementara itu, BKAD sebagai pengatur keuangan daerah, dapatkah mereka menyelesaikan masalah yang melibatkan pihak ketiga dan DBHP? Atau jangan-jangan, saat tahun baru 2024 tiba, utang DBHP akan kembali terjadi seperti yang terjadi pada masa kepemimpinan bupati sebelum Anne Ratna Mustika. 

Tumpukan utang kepada pihak ketiga juga tidak boleh diabaikan begitu saja, karena mereka adalah pemilik modal yang berdampak pada keuangan daerah.

Dalam situasi ini, diharapkan bahwa Pj Bupati Purwakarta dapat lebih memperhatikan kinerja kedua dinas tersebut. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang tunggakan DBHP yang terjadi seperti sebelumnya. 

Selain itu, utang kepada pihak ketiga juga harus diprioritaskan untuk diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar di masa depan.

Utang pihak ketiga yang menumpuk juga tidak bisa di pandang sebelah mata,karena tentunya mereka pemilik modal yang sudah menggelontorkan uangnya mengharapkan uang mereka kembali.

Melihat kejadian seperti itu akankah purwakarta tetap cantik walaupun sudah tak istimewa lagi?

Penulis: Sutisna Sonjaya

Ketua DPC Pospera Purwakarta