SIDIKJARI- Perum Jasa Tirta (PJT) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air (SDA) di Indonesia.
Di kalangan masyarakat, dikenal ada dua perusahaan dengan nama tersebut, yakni Perum Jasa Tirta I yang berbasis di Malang, Jawa Timur, serta Perum Jasa Tirta II yang berkantor pusat di Purwakarta, Jawa Barat.
Belakangan ini, perhatian publik tertuju pada perbedaan sistem pengadaan barang dan jasa yang diterapkan oleh kedua BUMN tersebut, khususnya terkait akses terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui sistem e-procurement.
Berdasarkan penelusuran, sistem e-procurement milik PJT I relatif lebih mudah diakses. Ketika dicari melalui mesin pencari Google, halaman Rencana Umum Pengadaan langsung dapat dibuka oleh publik tanpa memerlukan proses login terlebih dahulu.
Sebaliknya, pada sistem e-procurement milik PJT II, akses terhadap informasi RUP tidak dapat langsung dilihat oleh masyarakat umum.
Pengguna diwajibkan masuk terlebih dahulu menggunakan akun perusahaan rekanan untuk dapat melihat informasi rencana pengadaan yang tersedia.
Padahal, sistem e-procurement pada dasarnya dirancang untuk mendorong transparansi dan keterbukaan informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik bagi masyarakat luas maupun bagi para kontraktor yang ingin mengetahui rencana pekerjaan yang akan ditenderkan.
Fakta bahwa sistem milik PJT II dinilai lebih sulit diakses pun memunculkan berbagai pertanyaan dari sejumlah kalangan.
Sekretaris DPC Pospera Purwakarta, Panuntun Catur Supangkat, menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Jangan-jangan di sana ada permainan yang tidak boleh diketahui oleh orang luar,” ujar Catur saat dihubungi,Selasa,(10/3/2026).
Ia berharap ke depan sistem e-procurement milik PJT II dapat dibuat lebih terbuka dan mudah diakses publik. Menurutnya, sebagai perusahaan milik negara, transparansi merupakan hal penting untuk menjaga akuntabilitas.
“Tujuan sistem ini kan untuk transparansi. Jadi seharusnya masyarakat maupun kontraktor bisa lebih mudah mengakses informasi pengadaan. Karena ini perusahaan negara, mestinya bisa lebih terbuka,” pungkasnya.
Komentar0