SIDIKJARI-Tahun 2022, pemerintah kabupaten Purwakarta menganggarkan dana sebesar Rp 23 miliar untuk Belanja Tidak Terduga (BTT).
Namun, kenyataannya anggaran tersebut tidak sepenuhnya terserap, hanya sekitar 1,16% atau sebesar 267 juta rupiah saja.
Hal ini menjadi sorotan Ketua DPC Pospera Kabupaten Purwakarta dalam penyerapan dana BTT yang minim tersebut menjadi perhatian serius.
Menurut Ketua DPC Pospera, Sutisna Sonjaya, anggaran besar yang dialokasikan untuk antisipasi penanganan kenaikan kasus pandemi Covid-19 dan varian baru bukannya digunakan dengan optimal.
"Ini menunjukkan adanya kekurangan dalam komunikasi di bidang anggaran atau kemungkinan kurangnya kemampuan dalam memprediksi kemungkinan yang akan terjadi,"ungkapnya, Jumat,(22/12/2023).
Dari rincian anggaran, penyerapan dana BTT hanya terjadi untuk beberapa kegiatan saja.
Ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan dana tersebut.
Pemerintah pun dinilai perlu melakukan evaluasi di setiap bidang, termasuk melakukan uji kelayakan bagi para pejabat yang bertanggung jawab.
"Jangan sampai mereka yang menjabat sebagai kepala bidang tidak pantas dan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik,"tegasnya.
Dengan adanya kejadian ini, Pj Bupati Purwakarta diharapkan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengoptimalkan penyerapan dana BTT.
Pemerintah juga harus transparan dalam menjelaskan alasan mengapa anggaran tersebut belum terserap sepenuhnya dan bagaimana rencana penggunaannya ke depan.
"Karena pada akhirnya, dana tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam menghadapi situasi yang masih tidak menentu seperti saat ini,"ucapnya.
Komentar0