SIDIKJARI- Ketua DPC Pospera Purwakarta, Sutisna Sonjaya menduga Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta melakukan manipulasi data estimasi penerimaan pajak mineral bukan logam bantuan (MBLB).
Adanya dugaan manipulasi data estimasi penerimaan pajak MBLB tersebut menyusul tidak bisanya pihak Bapenda Purwakarta memperlihatkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) milik perusahaan tambang yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Purwakarta.
"Dokumen RKAB sangatlah penting bagi pemerintah, selain menjadi media pengawasan dan pemeriksaan, dari RKAB sendiri pemerintah bisa mengestimasi penerimaan pajak MBLB tiap tahunnya," kata Ketua Pospera Purwakarta, Sutisna Sonjaya, Rabu 6 Desember 2023.
Pria yang akrab disapa Tisna ini mengungkapkan, Bapenda Purwakarta mengaku belum bisa menunjukan RKAB dengan alasan pihak perusahaan tambang belum mendapatkan rekomendasi ESDM Provinsi.
Dengan tidak adanya dokumen RKAB, Tisna pun mempertanyakan bagaimana Bapenda Purwakarta bisa mengestimasi penerimaan pajak MBLB dari perusahaan tambang di Purwakarta.
"Mungkin ini salah satu penyebabnya
target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya untuk sektor pajak MBLB di Purwakarta tidak pernah tercapai," jelas Tisna.
Jika hal ini menjadi penyebab target PAD pajak MBLB tidak pernah tercapai, patut diduga ada unsur kesengajaan dari pihak Bapenda Purwakarta.
Sebab sesuai aturan yang ada, dokumen MBLB tersebut wajib diserahkan pihak perusahaan tambang ke Bapenda secara rutin dengan waktu yang telah ditentukan.
"Wajar jika tiap tahun target PAD pajak MBLB di Purwakarta tidak pernah tercapai karena diduga terjadi kebocoran," tegas Tisna
Komentar0