Hingga pengawasan DPRD pun terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta baru-baru ini mendapat sorotan juga dari DPC Pospera Purwakarta.
Menurut Pospera, pengawasan DPRD dinilai hanya berjalan sebagai seremonial belaka. Hasilnya, tidak adanya kontrol yang kuat dari DPRD menyebabkan terjadinya defisit anggaran 2023 di Pemkab Purwakarta.
Pospera menilai bahwa pengawasan DPRD tidak berjalan dengan efektif. Hal ini terbukti dari adanya defisit anggaran yang terjadi di Pemkab Purwakarta.
"Defisit anggaran ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas oleh Pemkab Purwakarta,"ungkap Sutisna, Ketua DPC Pospera Purwakarta Kamis,(3/1/2024).
Menurut Pospera, pihak DPRD sebagai lembaga pengawas harusnya lebih berperan aktif dalam mengawasi kinerja Pemkab Purwakarta.
Hal ini termasuk dalam mengawasi pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Pemkab.
"Sebagai representasi masyarakat, DPRD harus mampu memastikan bahwa anggaran yang digunakan oleh Pemkab Purwakarta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel,"katanya
Lebih lanjut Tisna menjelaskan, dinas luar yang dikemas dalam studi banding para wakil rakyat itu tidak hanya untuk menyelesaikan rancangan regulasi saja, melainkan permasalahan di daerah
"Padahal, para wakil rakyat ini terbilang rajin melakukan kunjungan kerja di dalam maupun luar,tapi hasilnya nihil,"ujarnya.
Hingga berita ini dilansir, pihak pimpinan dan Anggota DPRD Purwakarta belum dapat di konfirmasi.
Komentar0