SIDIKJARI- Kabar mengenai defisit anggaran yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kurang lebih Rp 100 miliar telah menjadi perbincangan serius di kalangan masyarakat.
Bahkan, topik ini tidak terlewatkan oleh para anggota grup WhatsApp (WA) yang terdiri dari warga masyarakat setempat.
Dalam diskusi yang berlangsung di grup WA tersebut, diketahui bahwa Pemkab mengalami defisit anggaran yang cukup signifikan pada tahun ini.
Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat di sektor pajak terlihat tidak optimal pada tahun 2023 ini.
Menurut Informasi data terakhir, pada akhir tahun lalu, realisasi Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai 66,22% dari target PAD Purwakarta 2023 yang mencapai Rp 485,4 miliar.
Menanggapi hal itu, Ketua Pospera,Sutisna Sonjaya mengatakan, Kewajiban pemerintah daerah untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semestinya menjadi tanggung jawab bersama antara legislatif dan eksekutif, yakni DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Dalam perencanaan APBD, keduanya harus bekerja sama agar tercipta keseimbangan yang tepat antara pendapatan dan pengeluaran.
"Namun sayangnya, hal ini belum terlaksana dengan baik. Terbukti dari realisasi anggaran APBD di Purwakarta selalu mengalami defisit,"ungkapnya, Rabu,(3/2/2024).
Selain itu, Ia menilai defisit keuangan sebagai buntut dari ketidakterbukaan pemerintah terutama terkait realisasi anggaran. Akibatnya publik juga menerima informasi yang tidak utuh.
"Selama ini kan akses kita kepada informasi penggunaan anggaran sangat terbatas, terkait defisit saja misalnya kita hanya menduga-duga, katanya-katanya, angkanya kurang lebih 100 miliar, tidak jelas," ujarnya.
Rendahnya capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini jadi alasan Pemda, jadi pemicu terjadinya defisit itu tidak cukup dijadikan alasan.
Sebab, kata dia sejak dulu PAD Purwakarta juga memang tidak signifikan terhadap pendapatan di postur APBD.
"Jadi kalau dibilang defisit itu karena PAD rendah justru saya mau tanya sejak kapan PAD kita tinggi," ujarnya.
Sehingga kami curiga ada kebocoran anggaran daerah yang luar biasa sehingga terjadinya defisit.
"Karena itu kami minta rancangan APBD 2024 dibuka ke publik, kita tantang DPRD untuk berani melakukan uji publik agar semua tahu kemana uang daerah dibelanjakan," tegasnya.
Komentar0