Selain faktor kesalahan manusia (human error) yang kerap terjadi penghitungan suara di tingkat TPS dan PPK serta sistem IT yang digunakan penyelenggara juga error. Faktor-faktor pelanggaran lain yang menjadi penyebab "kecurangan" juga dianggap kerap terjadi pada gelaran Pemilu 2024 ini.
Pelanggaran yang menjadi penyebab kecurangan bahkan kerap dilakukan secara gamblang atau barbar. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum, metode pelanggarannya beragam, mulai dari keberpihakan aparatur desa, netralitas penyelenggara pemilu, politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara, hingga manipulasi suara.
Kecurangannya tersebut dianggap bukan hanya terstruktur, sistematis dan masif. Tapi brutal.
Belum lagi soal sorotan tajam masyarakat terhadap Sirekap, yang karena maraknya kesalahan input data perolehan suara pada pemilu presiden sehingga mengakibatkan dugaan penggelembungan jumlah suara.
Kesalahan tersebut mengakibatkan penggelembungan suara pasangan calon tertentu, karena data numerik Sirekap menampilkan jumlah yang jauh lebih besar daripada yang tercatat di formulir C Hasil di TPS.
*Politik Gentong Babi*
Belum lagi soal politik gentong babi. Hasil survei sebuah lembaga survei nasional menegaskan bahwa 60 persen penerima bansos diminta mencoblos capres tertentu. Juga beberapa menteri yang menyatakan bahwa bansos yang dibagikan ke masyarakat adalah dari Jokowi, padahal itu dari negara.
Politik gentong babi (pork barrel politics) adalah idiom yang merujuk pada borosnya pengeluaran pemerintah karena kepentingan sepihak, tindakan yang seharusnya tidak dibenarkan.
Politik gentong babi adalah usaha petahana untuk menggelontorkan dan mengalokasikan sejumlah dana, dengan tujuan tertentu.
politik semacam ini banyak dilakukan, namun sering kali tidak disadari.
Ada juga yang menyebut bahwa politik gentong babi adalah penggunaan dan pengalokasian dana publik, demi mendapat keuntungan politik, dengan mengalihkan anggaran pada keperluan politik.
Meskipun perwujudan atau realisasi anggarannya ada, politik gentong babi tetap tidak dibenarkan. Karena sistem politik ini dipakai untuk mencapai keuntungan sepihak saja.
Penulis: Sutisna Sonjaya
Ketua DPC Pospera Purwakarta
Komentar0