SIDIKJARI — Tiga nama disebut-sebut telah masuk tiga besar seleksi calon Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Purwakarta. Mereka adalah Entin Suryatin, Yadi Heryadi, dan Pramuji Nugroho.
Kini perhatian publik tinggal mengarah pada satu pertanyaan sederhana: siapa yang akhirnya dipercaya duduk di kursi Kepala Dinas Perkim?
Di atas kertas, ketiganya tentu memiliki rekam jejak dan pengalaman masing-masing.
Namun, kursi kepala dinas bukan sekadar tempat duduk yang empuk. Di sana ada pekerjaan rumah, program perumahan, kawasan permukiman, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga tuntutan transparansi penggunaan anggaran.
Di sebuah warung kopi, kabar tiga nama tersebut ikut menjadi bahan obrolan.
“Kalau sudah tiga besar, berarti tinggal tunggu siapa yang dipilih. Tapi jangan cuma tanya siapa yang punya nilai tinggi.
Tanya juga, siapa yang siap menghadapi pekerjaan rumahnya,” celetuk seorang pelanggan sambil mengaduk kopi.
Pelanggan lain menyahut:
“Betul. Jangan sampai kursinya nyaman, tapi masalahnya bikin kepala pening.”
Maklum, menurut obrolan yang berkembang di tengah masyarakat, selama Entin Suryatin menjalankan tugas sebagai Plt Kepala Dinas Perkim, disebut-sebut muncul sejumlah persoalan yang kemudian dikabarkan telah masuk dalam bentuk pengaduan masyarakat (Dumas) kepada aparat penegak hukum (APH).
Namun, informasi mengenai Dumas tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Adanya pengaduan tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan pelanggaran, karena laporan masyarakat tetap harus diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai prosedur oleh pihak berwenang.
Nah, di sinilah warung kopi mulai mengeluarkan pertanyaan yang lebih pedas.
“Kalau benar ada laporan, sudah sejauh mana tindak lanjutnya? Kalau tidak benar, ya sebaiknya diluruskan. Jangan sampai rumor lebih cepat daripada klarifikasi,” ujar pelanggan lainnya.
Pemilihan Kepala Dinas Perkim tentu menjadi kewenangan pejabat yang berwenang melalui mekanisme seleksi yang berlaku.
Tetapi publik juga berhak berharap bahwa orang yang nantinya menduduki jabatan tersebut benar-benar memiliki kompetensi, integritas, pengalaman, kemampuan manajerial, serta rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ada persoalan rumah tidak layak huni, kawasan permukiman, pembangunan dan penataan perumahan, fasilitas lingkungan, serta berbagai program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat cuma dapat rumahnya, tapi persoalannya ikut dapat bonus,” celetuk si tukang kopi.
Yang lain tertawa.
Kopi ditenggak.
Obrolan pun berlanjut.
Entin Suryatin, Yadi Heryadi, dan Pramuji Nugroho kini berada dalam pusaran pembicaraan menjelang penentuan Kepala Dinas Perkim.
Namun, pertarungan sebenarnya bukan soal siapa paling dekat, siapa paling sering terlihat, atau siapa paling pandai berkomunikasi.
Siapa yang paling siap bekerja dan mampu menyelesaikan pekerjaan rumah Perkim Purwakarta?
Warung kopi tentu tidak punya kewenangan menentukan siapa yang duduk di kursi kepala dinas.
“Pak Bupati, kalau memilih orang untuk kursi Perkim, jangan cuma lihat siapa yang bisa duduk. Lihat juga siapa yang sanggup berdiri paling depan ketika persoalan datang,” kata pelanggan warung kopi.
Dan seperti biasa, sebelum kopi habis, muncul satu kalimat penutup:
“Yang dicari bukan siapa yang paling enak duduk di kursi, tetapi siapa yang paling siap mempertanggungjawabkan setiap langkah setelah duduk di sana.”
Catatan redaksi: Informasi mengenai dugaan pengaduan masyarakat kepada APH masih merupakan informasi yang perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.
Artikel ini tidak menyimpulkan adanya pelanggaran atau kesalahan hukum terhadap nama-nama yang disebut.
Komentar0