Sidang ini menghasilkan sejumlah catatan strategis dari Pansus DPRD Purwakarta yang menjadi sorotan utama dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Salah satu poin penting yang menarik perhatian adalah sorotan terhadap Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Purwakarta sebagai leading sector pembangunan.
Dalam laporan pansus, Bappelitbangda dinilai belum menjabarkan secara jelas roadmap pembangunan daerah, sehingga arah kebijakan pembangunan dinilai belum terstruktur secara optimal.
Catatan ini selaras dengan kritik yang sebelumnya disampaikan oleh Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Purwakarta.
Dalam pernyataannya, Ketua Pospera Purwakarta, Sutisna Sonjaya, menilai bahwa Bappelitbangda belum menunjukkan kinerja maksimal, meskipun memiliki fasilitas dan dukungan anggaran yang memadai.
"Harusnya, dengan segala fasilitas yang dimiliki, Bappelitbangda bisa bekerja lebih maksimal. Menurut data, untuk baju olahraga saja dibiayai APBD. Anggaran pembelian kaos di Bapelitbangda pada tahun 2024 mencapai kisaran Rp150 juta," ungkap Sutisna pada Sabtu (17/5/2025).
Ia juga menyoroti alokasi anggaran tersebut sebagai bentuk pemborosan.
"Seandainya anggaran Rp150 juta digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu, dengan asumsi satu orang mendapat bantuan satu juta rupiah, berarti sudah ada 150 orang kurang mampu yang tertolong," tegasnya.
Komentar0