Maka sudah saatnya mencoba hobi baru yang lebih menegangkan: buka dan baca anggaran dana desa. Khususnya bagian Posyandu.
Dijamin, drama dan kejanggalannya bikin Anda geleng-geleng kepala sambil bergumam, “Ini naskah siapa, ya? Pemenang Oscar?”
Mari kita tengok sejenak salah satu kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Nama sebutlah Kecamatan Pondoksalam.
Di sana, kalau Anda iseng buka dokumen anggaran, Anda akan menemukan sesuatu yang lebih menghibur daripada plot sinetron “Suami Tak Pulang-Pulang” episode 999.
Bayangkan ini:
Ada dua hingga empat pos anggaran dengan nama kegiatan yang sama.
Tapi… jumlah uangnya beda-beda.
Entahlah. Yang jelas, angka-angka ini naik turun seperti detak jantung saat tokoh utama sinetron dikejar mobil box misterius.
Dan jangan salah, ini semua tercatat rapi di dokumen resmi. Bukan rumor. Bukan gosip. Bukan karangan penulis FTV. Tapi dokumen nyata, yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Di tengah gencarnya kampanye stunting, gizi buruk, dan kesehatan balita, anggaran Posyandu seharusnya menjadi garda depan perbaikan layanan dasar masyarakat.
Tapi kalau anggarannya saja lebih mirip skrip sinetron misteri, lalu bagaimana kita bisa bicara soal integritas pembangunan desa?
APH seharusnya sudah mulai melirik dokumen-dokumen ini. Tidak usah nunggu viral dulu di TikTok. Karena setiap rupiah yang “main petak umpet” di balik dokumen anggaran, adalah hak masyarakat yang diabaikan.
Kalau Anda merasa hidup ini monoton dan terlalu banyak plot basi di layar kaca, coba buka dokumen dana desa.
Siapa tahu Anda menemukan karakter-karakter menarik: mulai dari "Pak RW Multitalenta" hingga "Ibu Kader Tak Pernah Dilibatkan Tapi Namanya Selalu Ada".
Karena di balik angka-angka itu, tersembunyi drama keuangan yang lebih seru dari sinetron mana pun.
Bedanya? Yang ini bisa Anda laporkan ke aparat. Dan dampaknya? Bisa langsung menyelamatkan pelayanan kesehatan di kampung Anda.
Catatan
Tulisan ini bukan sekadar sindiran. Tapi ajakan. Karena membongkar dokumen anggaran bukan hanya hak, tapi juga bagian dari menjaga uang rakyat agar tidak berubah jadi naskah sinetron murahan.
Komentar0