SIDIKJARI- Setiap kali bencana datang, publik seperti sudah hafal satu kalimat pamungkas yang nyaris tak pernah absen dari pernyataan resmi pemerintah daerah: “Pemerintah daerah telah menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT).”
Kalimat tersebut terdengar meyakinkan. Seolah-olah bencana bisa langsung jinak hanya dengan menyebut angka anggaran. Namun realitas di lapangan kerap berbicara lain.
Sementara itu, bantuan yang diharapkan segera hadir justru masih berputar di meja administrasi.
BTT sejatinya dirancang sebagai napas pertama bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Saat dikonfirmasi terkait besaran anggaran Belanja Tidak Terduga tahun 2025?
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta melalui Sekretaris BKAD, Alfatah, menjelaskan bahwa dirinya baru menjabat sebagai Sekretaris BKAD selama sekitar dua bulan, sehingga masih dalam proses penyesuaian terhadap mekanisme dan tata kelola anggaran yang berjalan.
"Saya baru menjabat kurang lebih dua bulan disini,"ungkapnya, Senin,(9/2/2026) diruang kerjanya.
Lebih lanjut, Alfatah menyebutkan, bahwa anggaran BTT tahun 2025 tercatat sebesar Rp2,6 miliar, dengan realisasi mencapai Rp1,5 miliar sisanya Silpa.
Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan mendesak dan darurat, di antaranya renovasi puskesmas Plered, pemulangan Tenaga Kerja Wanita (TKW), serta keperluan lain yang dinilai memiliki tingkat urgensi.
“Kami sangat berhati-hati dalam realisasi BTT. Pemeriksaan dari BPK juga menjadi perhatian utama,” ucapnya.
Komentar0