SIDIKJARI- Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Ir. Sri Jaya Midan, M.P., memimpin Rapat Persiapan Audiensi dan Rapat Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) terkait Rencana Kerja dan Program Prioritas Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Janaka, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Rapat persiapan ini dilaksanakan sebagai langkah awal untuk mematangkan substansi, materi, serta kesiapan perangkat daerah menjelang pelaksanaan audiensi dan rapat koordinasi dengan KPK-RI yang dijadwalkan berlangsung pada 12–13 Februari 2026 di Kabupaten Purwakarta.
Dalam arahannya, Sekda Purwakarta menekankan pentingnya sinergi dan kesamaan persepsi antarperangkat daerah agar agenda audiensi dan koordinasi dengan KPK-RI dapat berjalan optimal serta memberikan nilai tambah bagi perencanaan pembangunan daerah.
“Rapat persiapan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah siap, baik dari sisi substansi program maupun komitmen tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Sri Jaya Midan.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Purwakarta berharap audiensi dan rapat koordinasi dengan KPK-RI tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi juga mampu memberikan masukan strategis dalam rangka penyempurnaan Rencana Kerja dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026, khususnya dalam penguatan pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas, serta transparansi pengelolaan anggaran.
Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum.
Turut hadir pula Inspektur Inspektorat, Kepala BKAD, Bapperida, DPUTR, DPMPTSP, RSUD Bayu Asih, Dinas Kesehatan, serta Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kabupaten Purwakarta.
Dengan persiapan yang matang, Pemerintah Kabupaten Purwakarta optimistis pelaksanaan audiensi dan rapat koordinasi bersama KPK-RI dapat berjalan lancar dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komentar0