SIDIKJARI – Nama programnya terdengar serius: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Tujuannya mulia, untuk mengolah limbah agar lingkungan lebih sehat dan tertata.
Tapi sayangnya, yang kini jadi perbincangan bukan hanya soal lumpur yang harus diolah, melainkan juga perencanaan yang terasa ikut “keruh”.
IPLT seharusnya menjadi simbol kemajuan tata kelola sanitasi. Ia hadir untuk menyelesaikan persoalan, bukan menambah daftar masalah baru.
Namun di lapangan, publik justru dibuat bertanya-tanya: apakah lokasi sudah tepat? Apakah kajian lingkungannya matang? Atau jangan-jangan, keputusan diambil lebih cepat daripada proses berpikirnya?
Alih-alih menghadirkan rasa aman, keberadaan IPLT di titik yang dipersoalkan malah memantik keresahan.
Warga yang seharusnya menjadi penerima manfaat, kini justru merasa seperti pihak yang harus menanggung risiko.
Bau bukan lagi sekadar isu teknis, tapi juga metafora dari kebijakan yang terasa menyengat.
Ironisnya, proyek yang mestinya berbicara soal kebersihan justru dikelilingi tanda tanya. Seolah-olah proses “penyaringan” hanya berlaku untuk limbah, bukan untuk ide dan kebijakan.
Padahal, dalam pembangunan fasilitas publik, yang paling penting bukan hanya hasil akhir, tetapi juga proses yang transparan, rasional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Lebih disayangkan lagi jika semua ini terjadi karena terburu-buru. Karena dalam urusan lingkungan dan tata ruang, satu keputusan yang keliru bisa meninggalkan dampak panjang.
Tidak cukup hanya dengan label “demi kepentingan umum” jika pelaksanaannya justru mengabaikan kenyamanan umum itu sendiri.
Masyarakat tentu tidak menolak pembangunan. Justru sebaliknya, mereka ingin fasilitas seperti IPLT hadir dan berfungsi dengan baik.
Tapi ada satu hal yang tidak bisa ditawar: akal sehat. Karena tanpa itu, pembangunan hanya akan menjadi proyek yang selesai di atas kertas, tapi bermasalah di kehidupan nyata.
Pertanyaannya sederhana: jika yang diolah adalah lumpur tinja, kenapa perencanaannya tidak ikut disaring sejak awal? Jangan sampai yang seharusnya menjadi solusi, malah berubah jadi sumber persoalan baru.
Pada akhirnya, publik hanya berharap satu hal: sebelum mengolah limbah, pastikan dulu kebijakannya sudah bersih. Karena kalau perencanaannya saja sudah keruh, wajar jika kepercayaan ikut mengendap.
Penulis: Panuntun Catur Supangkat
Sekretaris Pospera Purwakarta
Komentar0