Di tengah perdebatan yang menyebut mundur sebagai kemunduran demokrasi, aktivis muda Purwakarta, Bagas Pujo Dewadi, justru menilai langkah tersebut sebagai sesuatu yang wajar secara politik.
Menurut Bagas, publik perlu melihat konteks secara utuh. Ia mengingatkan bahwa Bang Ijo telah lebih dahulu keluar dari partai pengusungnya, Partai Demokrat, sebelum isu tidak dilibatkan dalam pemerintahan mencuat.
“Kalau berbicara soal komitmen politik dan paket koalisi, faktanya beliau sudah keluar dari partai pengusung. Jadi wacana mundur dari jabatan bukan sesuatu yang tiba-tiba atau emosional. Itu bagian dari dinamika politik yang sudah berlangsung,” ujar Bagas, Sabtu (28/2/2026).
Ia menilai argumentasi bahwa bupati dan wakil bupati dipilih dalam satu paket memang benar dalam konteks Pilkada. Namun setelah pemerintahan berjalan, konfigurasi politik bisa berubah.
Ketika salah satu figur tidak lagi berada dalam barisan partai pengusung awalnya, maka relasi politiknya pun mengalami pergeseran.
“Politik itu soal nilai dan tanggung jawab, bukan sekadar mempertahankan kursi. Kalau sejak awal sudah mundur dari pengusung, maka wacana mundur dari jabatan adalah konsekuensi yang logis dan wajar,” tegasnya.
Bagas juga menolak anggapan bahwa mundur identik dengan kemunduran demokrasi.
Menurutnya, dalam sistem politik yang matang, pengunduran diri justru bisa menjadi bentuk konsistensi dan tanggung jawab moral ketika situasi tidak lagi memungkinkan menjalankan mandat secara optimal.
“Demokrasi tidak diukur dari siapa yang tetap bertahan di jabatan, tetapi dari integritas dan keberanian mengambil sikap. Kalau memang merasa tidak bisa bekerja efektif, mundur justru menunjukkan kedewasaan politik,” tambahnya.
Hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait pengunduran diri Wakil Bupati. Namun perdebatan yang berkembang menunjukkan bahwa isu ini bukan lagi sekadar persoalan posisi, melainkan menyangkut konsistensi politik dan makna tanggung jawab dalam demokrasi lokal Purwakarta.
Komentar0