Kunjungan ini turut didampingi Sekretaris Daerah Purwakarta, Sri Jaya Midan, sebagai bagian dari upaya sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya di sektor pemasyarakatan.
Dalam peninjauan tersebut, Rieke memberikan perhatian khusus pada fasilitas kesehatan di dalam lapas, terutama Klinik Lapas yang masih menghadapi berbagai kendala untuk memenuhi persyaratan akreditasi agar dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Beberapa persoalan yang ditemukan di antaranya keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, kondisi salah satu gedung yang belum memenuhi standar, serta belum tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
Selain itu, layanan kesehatan juga dinilai belum optimal karena belum adanya tenaga dokter gigi, apoteker, serta masih terbatasnya alat kesehatan yang tersedia.
Hal ini dinilai perlu segera disesuaikan dengan kebutuhan layanan kesehatan bagi warga binaan ke depan.
Tak hanya itu, kondisi overkapasitas lapas juga menjadi sorotan utama. Dari kapasitas ideal sebanyak 250 orang, Lapas Kelas II B Purwakarta saat ini dihuni oleh 450 narapidana.
Dari total tersebut, sebanyak 247 orang merupakan narapidana kasus narkotika.
Menanggapi berbagai temuan tersebut, Rieke menyatakan akan membawa hasil reses ini ke tingkat pusat untuk ditindaklanjuti, terutama terkait percepatan akreditasi klinik serta peningkatan sarana dan prasarana di lapas.
Sementara itu, Sri Jaya Midan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta siap bersinergi dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan dan pembinaan bagi warga binaan.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat perbaikan fasilitas serta meningkatkan kualitas pelayanan di Lapas Purwakarta.
Komentar0