SIDIKJARI — Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Purwakarta kembali menunjukkan prioritas kerjanya yang dianggap warga makin jelas dari tahun ke tahun: UMKM boleh menunggu, proyek fisik jangan sampai tertunda.
Di tengah banyaknya pelaku usaha kecil yang berharap pendampingan serius, akses permodalan, hingga pelatihan pemasaran digital, yang justru terlihat menonjol dalam anggaran adalah sewa gedung, renovasi, hingga pengadaan fisik.
Warga pun mulai bertanya-tanya, apakah fungsi utama dinas ini memang membina UMKM atau justru lebih fokus mempercantik fasilitas.
“Kalau dicari pos pembinaan UMKM, angkanya tipis kayak kerupuk kena air. Tapi giliran sewa gedung dan proyek fisik, tebalnya luar biasa,” celetuk seorang pelaku usaha kecil di Purwakarta.
Ironi itu makin terasa ketika sejumlah program fisik berjalan, namun dampaknya terhadap peningkatan usaha masyarakat dianggap belum signifikan.
### Anggaran Pembinaan UMKM: Ada di Nama, Minim di Program?
Banyak pelaku UMKM mengaku lebih membutuhkan pelatihan berkelanjutan, akses pasar, hingga pendampingan bisnis dibanding sekadar acara seremonial.
Namun menurut sejumlah warga, program pembinaan sering kali hanya berhenti pada sosialisasi singkat dengan dokumentasi lengkap.
“Fotonya ramai, spanduknya besar, konsumsi enak, peserta dapat sertifikat. Setelah itu ya sudah, balik lagi jualan sendiri tanpa pendampingan,” ujar warga lainnya.
Kondisi ini memunculkan kesan bahwa program pembinaan lebih sibuk mengejar dokumentasi dibanding hasil nyata.
### Gedung Kinclong, UMKM Jalan di Tempat
Di sisi lain, proyek pembangunan kios, pasar, hingga pusat UMKM terus berjalan. Sayangnya, beberapa fasilitas dinilai belum optimal dimanfaatkan.
Ada bangunan megah, tetapi aktivitas perdagangan minim. Ada kios baru, tetapi penyewa sepi. Bahkan tidak sedikit pelaku UMKM yang mengaku tetap kesulitan meningkatkan omzet.
“Yang dibina bangunannya, bukan manusianya,” sindir seorang pedagang kecil.
Warga menilai pembangunan fisik memang lebih mudah dipamerkan karena hasilnya langsung terlihat, bisa diresmikan, dipotong pita, lalu dipublikasikan. Sementara pembinaan UMKM membutuhkan proses panjang yang hasilnya tidak instan.
### Pertanyaan yang Mulai Ramai Dibicarakan
Sejumlah pertanyaan pun mulai muncul di tengah masyarakat:
* Kalau anggaran pembinaan UMKM sangat kecil, kenapa nama dinas masih mencantumkan kata “UKM”?
* Kalau sewa gedung mahal demi pelayanan, kenapa pelayanan dianggap belum maksimal?
* Kalau proyek fisik untuk UMKM, kenapa yang menikmati justru tenant bermodal besar?
Pertanyaan-pertanyaan itu kini ramai dibahas warga dan pelaku usaha kecil yang berharap keberadaan dinas benar-benar memberi dampak langsung terhadap ekonomi rakyat kecil.
### Warga Minta Transparansi
Masyarakat pun mulai mendesak adanya keterbukaan anggaran dan evaluasi program secara nyata.
Beberapa tuntutan yang mulai disuarakan antara lain:
1. Membuka rincian anggaran DKUPP tahun 2024–2025 secara transparan.
2. Menunjukkan UMKM binaan yang benar-benar berhasil naik kelas karena program dinas.
3. Memastikan program pembinaan tidak berhenti di acara seremonial semata.
Warga menegaskan kritik tersebut bukan bentuk kebencian, melainkan harapan agar keberadaan dinas benar-benar berpihak pada pelaku usaha kecil.
“Kalau memang fokus membina UMKM, kami siap kasih apresiasi. Tapi kalau yang diprioritaskan cuma gedung dan proyek fisik, ya masyarakat pasti bertanya,” ujar seorang warga.
Kini publik menunggu, apakah DKUPP akan menjawab kritik tersebut dengan data dan program nyata, atau kembali sibuk meresmikan bangunan baru.
Komentar0