Kami prihatin melihat sejumlah persoalan tata kelola di RSUD yang terus berulang: antrean panjang,stok obat,sistem rujukan,hingga transparansi anggaran.Di tengah itu,muncul pertanyaan dasar yang seharusnya tidak perlu ditanyakan:
"Jangan-jangan Wadir tidak pernah bikin Rencana Strategis,Rencana Kerja,dan penyiapan pelaporan akuntabilitas kerja."
Tiga dokumen itu bukan hiasan,renstra adalah kompas,renja adalah peta jalan,LAKIP/LKJ adalah bukti bahwa kita bertanggung jawab pada publik dan pada uang rakyat.
Jika ketiganya tidak pernah dibuat,disusun asal copy-paste,atau dibuat hanya menjelang audit,maka wajar jika RSUD jalan tanpa arah,wajar jika setiap tahun masalahnya sama.Wajar jika saat ditanya "program tahun ini apa",jawabannya mengambang.
Seorang Wakil Direktur Umum bukan sekadar "wakil" yang hadir saat direktur berhalangan,tugasnya merumuskan strategi, mengawal kerja,dan mempertanggungjawabkan hasilnya,itu amanat UU dan Permenkes.
Kami tidak menuduh,kami bertanya,karena publik berhak tahu:
1. Seperti apa rencana setrategisnya.
2. Apa isi Rencana kerja tahun ini dan berapa % capaiannya?
3. Kapan terakhir kali laporan akuntabilitas kerja disampaikan ke publik,bukan hanya ke atasan?
Jika jawabannya ada dan lengkap,syukur,segera publikasikan,biar kami dan masyarakat bisa mengawasi dan mendukung.
Jika jawabannya "belum",maka tolong jangan tersinggung,segera kerjakan,karena rumah sakit bukan tempat "coba-coba".
Kami siap berdialog dan membantu.Tapi kami juga akan terus mengawasi,karena diam terhadap buruknya tata kelola sama artinya membiarkan pasien jadi korban.
Penulis : Panuntun Catur Supangkat
Sekretaris Pospera Purwakarta
Komentar0