SIDIKJARI — Ada ironi yang sulit dicerna akal sehat ketika pejabat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Purwakarta justru disebut tidak memegang handphone.
Kalimat itu mencuat dari pengakuan seorang staf yang dengan santainya berkata, “Pak Kadis tidak pegang handphone.”
Sontak publik dibuat bingung. Ini Diskominfo atau museum komunikasi zaman purba?
Pernyataan sederhana itu langsung memantik sindiran dari berbagai kalangan.
Sebab di tengah gembar-gembor digitalisasi pelayanan publik, justru pejabat yang mengurusi komunikasi pemerintahan malah terkesan sulit dihubungi.
Hari ini rakyat dipaksa serba digital. Bayar pajak online. Pelayanan online. Aduan online. Bahkan absensi pegawai pun online. Semua diwajibkan cepat, responsif, dan berbasis teknologi.
Namun lucunya, saat masyarakat atau wartawan ingin meminta konfirmasi kepada pejabat terkait, jawaban yang muncul malah terdengar seperti cerita tahun 90-an: “Pak Kadis tidak pegang handphone.”
Lalu publik pun bertanya-tanya, bagaimana cara berkomunikasinya? Pakai kentongan? Surat kaleng? Atau menunggu burung merpati datang membawa jawaban?
Di era sekarang, handphone bukan lagi sekadar alat gaya. Itu sudah menjadi alat kerja paling dasar, terutama bagi pejabat publik yang dituntut cepat merespons persoalan masyarakat. Bahkan pedagang sayur keliling saja kini menerima pesanan lewat WhatsApp.
Ironinya semakin terasa karena ini terjadi di Diskominfo, instansi yang setiap hari bicara soal transformasi digital, keterbukaan informasi, dan pelayanan modern. Jangan sampai slogan “smart city” hanya terdengar keren di seminar dan spanduk, sementara pola komunikasinya masih ala pager.
Kalau memang seorang pejabat tidak memegang HP, publik pantas mempertanyakan bagaimana koordinasi internal berjalan.
Bagaimana menghadapi situasi darurat informasi? Bagaimana merespons keluhan masyarakat dengan cepat?
Atau jangan-jangan memang komunikasi dengan rakyat bukan prioritas utama?
Masyarakat sebenarnya tidak menuntut pejabat aktif 24 jam tanpa henti.
Namun minimal bisa dihubungi, memberi respons, dan tidak menghilang di balik staf setiap kali ada konfirmasi.
Sebab jabatan publik bukan sekadar fasilitas, mobil dinas, dan kursi empuk seremonial. Jabatan adalah amanah pelayanan.
Kalau pejabat Diskominfo saja susah dihubungi dengan alasan tidak pegang handphone, jangan salahkan publik bila akhirnya bertanya sinis: sebenarnya yang gagap teknologi itu rakyat atau pejabatnya?
Komentar0