SIDIKJARI — Di era digital seperti sekarang, hampir semua pemerintah daerah berlomba menjadi modern. Istilahnya keren-keren: Smart City, transformasi digital, integrasi sistem, electronic government, sampai pelayanan berbasis teknologi.
Tapi di Purwakarta, publik mulai melihat ada fenomena yang lebih menarik daripada sekadar digitalisasi. Fenomena itu adalah munculnya semacam “vendor sakti” yang jejaknya ada di mana-mana.
Namanya bisa beda.
Perusahaannya bisa beda.
Tapi logonya terasa mirip.
Direkturnya itu-itu juga.
Dan yang lebih ajaib lagi, pemenang proyeknya pun sering terasa tidak asing.
Dari Dinas A sampai Dinas Z, hampir semua urusan teknologi seperti bermuara ke tempat yang sama.
Server? Dia.
Bandwidth? Dia.
Aplikasi e-office? Dia.
Sistem absensi online? Dia lagi.
Aplikasi surat masuk? Tetap dia.
Bahkan kalau printer kantor ngambek, pegawai kadang refleks bilang:
“Coba hubungi vendor itu aja.”
Padahal pemerintah pusat lewat sistem e-Katalog LKPP katanya sudah membuka peluang luas bagi ribuan vendor IT di seluruh Indonesia untuk bersaing secara sehat dan transparan.
Secara teori, semua perusahaan punya kesempatan. Semua bisa ikut penawaran.
Semua bisa menawarkan inovasi.
Tapi entah kenapa, di lingkungan Pemda Purwakarta, jalur persaingan itu terasa seperti jalan tol satu arah.
Vendor lain boleh masuk.
Tapi seolah cuma sampai gerbang.
Sisanya? Sudah ada “penghuni tetap”.
Fenomena ini akhirnya jadi bahan obrolan warung kopi. Bahkan ada celetukan yang mulai viral di kalangan masyarakat:
“Ada tiga hal yang nggak bisa diganggu gugat di Pemda Purwakarta: pajak, upacara bendera, dan vendor IT tertentu.”
Kalimat itu memang terdengar lucu. Tapi di balik candaan, tersimpan pertanyaan serius: apakah sehat jika hampir seluruh sistem pemerintahan bergantung pada kelompok vendor yang sama?
Karena teknologi pemerintahan bukan cuma soal proyek tahunan. Di dalamnya ada data pegawai, data pelayanan publik, sistem administrasi, jaringan komunikasi, hingga infrastruktur digital daerah.
Kalau semua terkunci pada satu lingkaran, publik wajar bertanya: ini digitalisasi atau monopoli gaya baru?
Yang lebih ironis, hampir setiap proyek selalu dibungkus dengan bahasa modern:
“upgrade sistem,”
“integrasi layanan,”
“optimalisasi digital,”
dan “penguatan server.”
Tapi yang dirasakan masyarakat kadang justru sederhana: website error, aplikasi lambat, server down, dan login yang loading-nya lebih lama daripada antre bansos.
Kalau sistem bermasalah, jawaban yang muncul pun hampir seragam:
“Sedang maintenance.”
Entah maintenance server, maintenance jaringan, atau maintenance alasan.
Sementara vendor-vendor lain hanya bisa menonton dari kejauhan. Padahal mungkin mereka punya kemampuan, punya tenaga ahli, bahkan punya harga yang lebih kompetitif.
Tapi untuk masuk ke lingkaran proyek pemerintah, rasanya seperti mencoba masuk ruang VIP tanpa undangan.
Akhirnya publik cuma bisa menyimpulkan sendiri: di Purwakarta, pergantian pejabat mungkin bisa terjadi kapan saja.
Logo dinas bisa berubah.
Program bisa berganti nama.
Tapi vendor IT tertentu?
Itu sudah seperti hukum alam.
Dan mungkin benar kata orang warung kopi:
yang paling stabil di lingkungan pemerintahan bukan servernya…
melainkan langganan vendornya.
Komentar0