Rapat koordinasi tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk mengoptimalkan operasional IPLT, mulai dari peningkatan fungsi layanan dan pendapatan, pemeliharaan fasilitas teknis, hingga penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Purwakarta.
Dalam pembahasannya, operasional dan pemeliharaan IPLT menjadi perhatian utama.
Proses pengolahan lumpur tinja serta pembersihan bak kontrol harus dipastikan berjalan secara rutin agar instalasi dapat berfungsi optimal dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Selain itu, dilakukan pula evaluasi terhadap kapasitas tangki serta berbagai komponen pendukung bangunan IPLT.
Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan sekaligus memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam mendukung pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan.
Sekda Sri Jaya Midan menekankan bahwa koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar pengelolaan IPLT dapat berjalan efektif, baik dari sisi teknis maupun administratif.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sanitasi tidak hanya bergantung pada satu perangkat daerah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Dalam analisis evaluasi di lapangan, terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus perhatian, yakni aspek sumber daya, aspek pembiayaan yang mencakup kebutuhan operasional dan pemeliharaan kendaraan, serta kondisi eksisting fasilitas IPLT.
Ketiga aspek tersebut dinilai saling berkaitan dalam menentukan kelayakan operasional sekaligus kebutuhan pengembangan instalasi ke depan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Purwakarta berharap Disperkim bersama seluruh perangkat daerah terkait dapat terus memperkuat sinergi untuk meningkatkan kinerja Instalasi Pengolahan Limbah Tinja.
IPLT memiliki peran penting dalam menampung, mengolah, dan menetralkan limbah kotoran manusia sehingga mampu menghilangkan kuman penyakit serta zat berbahaya sebelum air hasil olahan dibuang ke lingkungan secara aman.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), jajaran Disperkim, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Inspektorat, Bapperida, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
Komentar0