Menurut Asep, adanya penyaluran bantuan sosial yang sudah direalisasikan di kabupaten Purwakarta masih mengundang kegaduhan di masyarakat, dikarenakan transparansi data penerima tidak dipampang disetiap desa dan kelurahan. Sehingga masyarakat saat ini banyak yang mempertanyakan kejelasan mengenai data penerima tersebut, sedangkan masyarakat yang bertanya kepada RT RW setempat tidak diberi jawaban jelas.
“Seharusnya pihak desa dan kelurahan serta RT RW setempat mampu melayani masyarakat dalam hal keterbukaan informasi publik,” kata Asep Burhana. Rabu (20/05/2020)
Saat ini, bantuan sosial khusus di masa pandemi Covid-19 ini, masyarakat yang sebelumnya telah dilakukan pendataan mulai bertanya - tanya mengenai kejelasan dan kelanjutan dari pendataan yang telah dilakukan. Apakah mereka masuk sebagai penerima atau tidak. Asep juga mengaku sudah banyak mendengar hal tersebut dari masyarakat secara langsung.
Seharusnya dengan adanya bantuan sosial ini pihak kelurahan dan desa dimasing - masing tempat harus lebih proaktif. Khususnya dalam mensosialisasikan kembali kepada masyarakat tentang data penerima bansos tersebut,” tegas Asep
“Yang jelas Hak masyarakat dari bantuan sosial yang bersumber dari APBD Pemkab Purwakarta itu masing - masing penerima berhak mendapatkan bantuan uang tunai senilai Rp. 500.000 perbulan, tepatnya selama empat bulan terhitung bulan Mei, Juni, Juli, hingga Agustus tanpa ada potongan sepeserpun.
Sementara untuk penerima bansos BLT dana desa itu jelas harus dipampang juga, masyarakat yang telah didata sebagai penerima berhak mendapatkan uang senilai 600.000 perbulan terhitung dari bulan April, Mei, dan Juni,” paparnya
Dikatakan Asep, “Untuk menghindari adanya kegaduhan di masyarakat, saat ini kami Ormas Projo menantang setiap pihak yang terkait dengan penyaluran Bansos tersebut, agar berani memampang informasi data penerima bansos di kelurahan dan dimasing - masing desa, atau pada tempat sarana umum lainnya.
Komentar0